Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengecam keras tindakan intervensi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Megawati menilai langkah AS tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Venezuela sebagai negara merdeka.
Sikap Tegas PDIP Terhadap Intervensi Militer
Dalam pidato yang dibacakan pada perayaan HUT ke-53 PDIP dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026), Megawati menegaskan sikap partainya. “Saya menyampaikan sikap tegas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap setiap bentuk intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela,” ujar Megawati dalam teks pidatonya.
Ia secara spesifik menyoroti penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya melalui operasi militer yang telah menimbulkan kecaman internasional. “Termasuk penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya melalui operasi militer yang telah memicu kecaman internasional sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional,” tegas Megawati.
Neokolonialisme dan Imperialisme Modern
Teks pidato Megawati, yang dibagikan kepada wartawan melalui juru bicara PDIP Guntur Romli, menyebut tindakan AS tersebut sebagai wujud neokolonialisme dan imperialisme modern. Menurutnya, aksi tersebut telah mengingkari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan prinsip dasar hubungan antarnegara.
“Bangsa Indonesia menolak tatanan internasional yang membenarkan dominasi kekuatan atas kedaulatan bangsa lain,” tutur Megawati. Ia menambahkan bahwa demokrasi sejati tidak lahir dari kekerasan, keadilan tidak tumbuh dari agresi sepihak, dan peradaban tidak dibangun di atas penghinaan terhadap martabat bangsa.
Komitmen Indonesia Terhadap Anti-Imperialisme
Megawati mengingatkan kembali komitmen Indonesia yang konsisten menentang imperialisme dalam segala bentuknya, sejak Konferensi Asia Afrika digagas oleh Presiden RI pertama, Sukarno. Oleh karena itu, PDIP menyerukan penyelesaian konflik internasional melalui jalur dialog, diplomasi, dan hukum internasional.
“Karena itu, PDI Perjuangan menyerukan penyelesaian konflik internasional melalui dialog, diplomasi, dan hukum internasional, bukan melalui kekerasan yang hanya memperpanjang penderitaan rakyat sipil,” pungkasnya.
