Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan pembenahan menyeluruh di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kedua instansi tersebut.
Dugaan Korupsi Meluas
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan bahwa potensi praktik korupsi di lingkungan Pajak dan Bea Cukai sangat besar. Ia bahkan menduga bahwa OTT yang dilakukan KPK baru menyentuh sebagian kecil dari permasalahan yang ada.
“OTT itu kalau bahkan dilakukan di semua perwakilan Pajak dan Bea Cukai potensi dapat itu ada, karena memang dugaan korupsi itu terlalu banyak,” ujar Boyamin kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).
Boyamin menambahkan, berdasarkan pengalamannya melaporkan kasus penyelundupan, ia melihat bahwa kedua institusi tersebut sedang menghadapi masalah serius. “Nah itu tunjukkan memang bea cukai dan pajak sedang tidak baik-baik saja, dan dugaan saya belum mampu benahi itu, sehingga masih banyak kenakalan kenakalan, penyelundupan masih banyak,” ucapnya.
Dukungan untuk Langkah Tegas
Menanggapi rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencopot seluruh pimpinan di kedua instansi tersebut, Boyamin menyatakan dukungan penuh. Ia menilai langkah tersebut relevan dan perlu dilakukan untuk memberantas korupsi.
“Kalau sampai Pak Purbaya mimpin mau copot semuanya itu ada benarnya. Itu menurut saya perlu pembenahan, pembenahan saja tidak cukup, makanya harus ada penindakan, saya dukung KPK melakukan OTT di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Karena apa? Kalau tak ada penindakan orang tak akan takut, sehingga nanti orang pikirnya hanya apes saja,” tuturnya.
Boyamin berharap agar penindakan oleh KPK dapat memberikan efek jera dan mendorong pembenahan internal yang lebih baik. “Nah kalau OTT diseringkan mereka akan ada pembenahan, dan ini harus dibarengi Pak Purbaya, merumahkan orang-orang nakal itu ya dirumahkan beneran saja,” sambung dia.
Kronologi OTT KPK
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satu yang diamankan adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin, Mulyono.
“KPK mengamankan sejumlah tiga orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Saat ini sedang perjalanan menuju Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (4/2).
Selain di KPP Madya Banjarmasin, KPK juga melakukan OTT di kantor Bea Cukai di Jakarta yang diduga terkait dengan urusan impor.
