Berita

Mahasiswa Gugat UU LLAJ ke MK Akibat Nyaris Tewas Tertabrak Truk Akibat Puntung Rokok

Advertisement

Jakarta – Perkara merokok di jalan yang berujung pada insiden nyaris merenggut nyawa seorang mahasiswa kini bergulir ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang mahasiswa meminta MK menguji konstitusionalitas Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Gugatan tersebut teregister di MK dengan nomor 8/PUU-XXIV/2026. Sidang perdana telah digelar pada Selasa (20/1/2026). Pemohon gugatan adalah Muhammad Reihan Alfariziq, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Reihan menceritakan pengalamannya pada 23 Maret 2025, ketika ia menjadi korban kecelakaan serius. Ia mengaku terkena puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh seorang pengemudi mobil. Insiden tersebut menyebabkan Reihan kehilangan konsentrasi saat berkendara, yang berujung pada hampir terlindas truk.

“Pada tanggal 23 Maret 2025, Pemohon mengalami kecelakaan serius yang hampir merenggut nyawa. Ketika puntung rokok dari pengendara mobil pribadi mengenai Pemohon, sehingga Pemohon kehilangan fokus saat berkendara. Akibatnya, Pemohon ditabrak dari belakang oleh sebuah truk colt diesel yang nyaris dilindas. Yang jika terjadi akan mengakibatkan akibat fatal atau kehilangan nyawa,” ujar Reihan saat memaparkan gugatannya.

Ia menambahkan bahwa pengemudi mobil yang membuang puntung rokok tersebut langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Reihan mengaku dibantu oleh warga sekitar untuk bangkit setelah kecelakaan.

“Pengendara yang menyebabkan insiden tersebut melarikan diri dari lokasi kejadian, meninggalkan Pemohon dalam kondisi gemetaran dan syok akibat pengalaman tersebut. Bahwa setelah tabrakan, Pemohon berusaha bangkit dengan susah payah dibantu oleh pengendara lain yang melihat kejadian tersebut untuk berdiri dan mengambil kembali kendaraannya,” tuturnya.

Nasihat Hakim MK

Menanggapi gugatan tersebut, sejumlah Hakim MK memberikan nasihat kepada Reihan. Hakim MK Ridwan Mansyur meminta Reihan untuk melengkapi gugatannya, terutama terkait penjelasan mengenai aktual atau potensial terjadinya kerugian.

“Ini masih banyak ini PR-nya ini, ya, untuk Saudara menjelaskan bahwa aktual ataukah potensial akan terjadi itu. Nah, itu Saudara harus uraikan. Bagaimana dia memiliki causaal-verband antara kerugian itu, antara peristiwa itu dengan apa yang Saudara alami,” kata Ridwan.

Hakim MK Arsul Sani dan Saldi Isra juga menyarankan pemohon untuk mempelajari dokumen gugatan serta putusan MK yang telah ada sebelumnya. Mereka menekankan pentingnya perbaikan susunan gugatan.

Advertisement

“Reihan, ini beberapa harus diperbaiki dengan serius ini kalau mau, apa, permohonannya ini paling tidak memenuhi secara formal, ya, terlepas secara substansi nanti dikabulkan atau tidak, itu soal lain,” ucap Saldi Isra.

Gugatan Serupa dari Warga Lain

Ternyata, Reihan bukanlah satu-satunya yang menggugat pasal ini terkait aktivitas merokok saat berkendara. Syah Wardi, warga lain, juga telah lebih dulu mengajukan gugatan terhadap Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ. Gugatan Syah Wardi teregister dengan nomor 13/PUU-XXIV/2026.

Syah Wardi meminta MK untuk menambah sanksi bagi pengendara yang merokok sambil mengemudikan kendaraan. Ia berargumen bahwa jalan raya merupakan ruang publik yang memiliki risiko keselamatan tinggi, sehingga aturan terkait lalu lintas tidak boleh menimbulkan multitafsir.

“Setiap kekaburan norma dalam bidang lalu lintas berpotensi menimbulkan akibat yang fatal dan irreversibel, berupa hilangnya nyawa manusia atau cacat permanen,” tegas Syah.

Syah menilai pasal yang ada saat ini tidak menguraikan secara jelas perbuatan apa saja yang dianggap mengganggu konsentrasi, serta tingkat gangguan konsentrasi yang termasuk dalam pelanggaran.

“Dalam praktik, kekaburan frasa ‘penuh konsentrasi’ menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, di mana suatu perbuatan yang secara nyata berbahaya, seperti merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor, sering kali tidak dikenai sanksi hukum secara konsisten karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang,” jelasnya.

Isi Pasal UU LLAJ yang Diuji

Berikut adalah bunyi Pasal UU LLAJ yang digugat di Mahkamah Konstitusi:

Pasal 106

  1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
  2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
  3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
  4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
  • a. rambu perintah atau rambu larangan;
  • b. Marka Jalan;
  • c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  • d. gerakan Lalu Lintas;
  • e. berhenti dan Parkir;
  • f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
  • g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  • h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000.

Advertisement