JAKARTA – DKI Jakarta menempati peringkat ke-24 dalam daftar kota termacet di dunia berdasarkan TomTom Traffic Index 2025. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menilai data ini sebagai peringatan serius terhadap kebijakan yang ada.
Alarm Kebijakan untuk Jakarta
“Kami di DPRD DKI Jakarta melihat data soal kemacetan ini sebagai alarm kebijakan, bukan sekadar peringkat,” kata Khoirudin kepada wartawan, Kamis (22/1/2026). Ia menekankan bahwa Jakarta masih menghadapi tantangan besar sebagai kota megapolitan dengan mobilitas tinggi, aglomerasi Jabodetabek, serta pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan.
Menurut Khoirudin, penyelesaian masalah kemacetan tidak bisa dilakukan dengan satu kebijakan tunggal. “Kemacetan tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan tunggal, tapi butuh orkestrasi lintas sektor dan konsistensi kebijakan,” ujarnya.
Perluas Integrasi Transportasi Publik
Menyikapi kondisi tersebut, DPRD DKI Jakarta telah melakukan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Khoirudin menekankan pentingnya penguatan dan integrasi moda transportasi publik.
“Kami mendorong agar integrasi MRT, LRT, Transjakarta, KRL, dan moda pengumpan (feeder) terus diperluas, baik dari sisi jangkauan, kenyamanan, maupun keterjangkauan tarif. Transportasi publik harus menjadi pilihan rasional, bukan sekadar alternatif,” tegasnya.
Evaluasi Sistem Lalu Lintas dan Pengendalian Kendaraan Pribadi
Selain integrasi transportasi publik, DPRD juga mendorong evaluasi sistem lalu lintas yang berkelanjutan. “Evaluasi rekayasa lalu lintas, pengaturan jam kerja fleksibel, serta optimalisasi sistem transportasi cerdas (ITS) perlu terus ditingkatkan, berbasis data dan teknologi, bukan reaktif,” jelas Khoirudin.
Pengendalian penggunaan kendaraan pribadi juga menjadi sorotan. Khoirudin berharap kebijakan seperti ganjil-genap, parkir berbayar progresif, dan wacana ERP (Electronic Road Pricing) dibahas secara matang, bertahap, dan dengan komunikasi publik yang baik untuk menghindari resistensi sosial.
Kerja Sama Lintas Daerah
Khoirudin mengakui bahwa kemacetan Jakarta tidak lepas dari mobilitas warga Jabodetabek. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemprov DKI untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah lain di wilayah tersebut.
“DPRD memastikan kebijakan pengendalian kemacetan didukung anggaran yang tepat sasaran, serta pengawasan agar implementasinya efektif dan berdampak nyata,” ungkapnya. Ia menambahkan, “DPRD DKI Jakarta berkomitmen menjadi mitra strategis Pemprov, mengawal kebijakan, memberi masukan, dan memastikan solusi kemacetan dijalankan secara berkelanjutan.”
Jakarta Naik Peringkat di Indeks Kemacetan Dunia
Sebelumnya, Jakarta naik ke peringkat ke-24 kota termacet di dunia pada tahun 2025, meningkat signifikan dari peringkat ke-90 pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Bandung menduduki peringkat ke-16 dan menjadi kota paling macet di Indonesia pada tahun yang sama. Peringkat ini didasarkan pada TomTom Traffic Index yang menganalisis data kecepatan dan lokasi kendaraan secara real-time.
