Berita7 — JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moeldijat, menekankan pentingnya solusi kolektif untuk mengatasi dampak keterbatasan anggaran yang dihadapi Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Ia berpendapat bahwa masalah ini memerlukan perhatian serius sebagai bagian integral dari upaya peningkatan literasi nasional.

“Beberapa langkah nyata harus segera diambil agar gerakan literasi nasional tidak terhenti. Membangun semangat gotong royong dan kreativitas di berbagai lini dapat menjadi solusi untuk keberlanjutan gerakan literasi ini,” ujar Lestari Moerdijat pada Senin (20/7/2026).

Sebelumnya, pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR pada Kamis (16/7), Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyampaikan bahwa dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 377,9 miliar, program pembagian buku gratis ke desa dan taman baca yang sebelumnya sukses dijalankan terpaksa dihentikan total. Anggaran Perpusnas pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 721,6 miliar.

Lestari menekankan bahwa program peningkatan literasi masyarakat harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak bisa berjalan secara terpisah-pisah. “Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus diperkuat melalui aksi nyata,” jelasnya.

Data terbaru dari Perpusnas menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional per Maret 2026 masih berada pada angka 40,6, yang tergolong dalam kategori rendah. Hal ini menggarisbawahi urgensi tindakan.

Langkah-langkah konkret yang perlu segera diimplementasikan meliputi peningkatan peran pemerintah daerah dalam mendorong budaya baca dan literasi, serta penguatan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk sektor swasta, pegiat literasi, dan komunitas.

“Salah satu tantangan utama literasi bukan semata-mata kurangnya minat baca, tetapi juga rendahnya akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas. Diperlukan kreativitas bersama untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, misalnya dengan memaksimalkan peran Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang tersebar di seluruh wilayah,” papar Lestari.

Lebih lanjut, ia mendorong adanya kebijakan fiskal yang mendukung industri buku, seperti penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk buku dan pajak kertas yang merupakan bahan baku utama pembuatan buku.

“Literasi merupakan fondasi bagi kedaulatan suatu bangsa. Jika generasi penerus tidak mampu menganalisis informasi dengan baik akibat rendahnya kemampuan literasi, hal tersebut berpotensi mengikis kedaulatan bangsa di masa depan,” tutup Lestari.