Berita7.co.id — Dalam upaya menjembatani kebijakan dan pengalaman lapangan, KUMPUL Impact menyelenggarakan “National Policy Convening Indonesia: Charting the Blueprint for AI-Inclusive Indonesia” di Jakarta. Forum strategis ini merupakan bagian dari inisiatif AIM ASEAN yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan regional.

Kegiatan tersebut menempatkan fokus pada bagaimana kebijakan adopsi teknologi, khususnya artificial intelligence (AI), dapat dirumuskan berdasarkan realitas sehari-hari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

KUMPUL Impact bertindak sebagai mitra pelaksana AIM ASEAN di Indonesia dan mengambil peran eksekusi untuk memberdayakan 32.000 UMKM melalui pemanfaatan AI yang aman dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, program AIM ASEAN menargetkan pemberdayaan 54.000 pelaku UMKM di Indonesia.

Founder & Chairperson KUMPUL Impact, Faye Wongso, menyatakan pentingnya landasan kebijakan yang berpijak pada kondisi nyata di lapangan.

“Sebagaimana sebuah bangunan membutuhkan cetak biru agar dapat berdiri kokoh, kebijakan AI juga harus berangkat dari realitas di lapangan. Kebijakan sehebat apa pun di atas kertas tidak akan bermakna jika gagal menjawab tantangan keseharian UMKM. Karena itu, National Policy Convening ini hadir untuk memastikan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan lived experience para pelaku usaha di akar rumput,”

KUMPUL Impact mengadopsi filosofi rotan dalam kolaborasi pentahelix, menggambarkan upaya menganyam kebijakan yang tangguh namun lentur sehingga kehadiran AI justru memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah.

Perwakilan ASEAN Foundation, Eci Ernawati, menyampaikan bahwa inisiatif ini dirancang agar AI menjadi mudah diakses, dipahami, dan diterapkan oleh UMKM sebagai tulang punggung perekonomian kawasan.

“National Policy Convening hadir sebagai jembatan kolaborasi untuk merumuskan kebijakan berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari kecanggihan teknologi, tetapi dari seberapa banyak UMKM yang mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan usaha, dan pada akhirnya ‘naik kelas’,”

Wacana inklusi digital yang dibahas dalam forum juga dipadukan dengan kerangka kebijakan nasional. Staf Khusus Presiden RI untuk UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabilla Karbala, menegaskan posisi AI sebagai instrumen untuk menyetarakan peluang.

“AI bukan sekadar lompatan teknologi, melainkan alat strategis untuk mempersempit kesenjangan produktivitas. Teknologi ini tidak boleh 1/3 menjadi privilese segelintir pelaku besar, tetapi harus memperluas daya saing jutaan UMKM Indonesia. Karena itu, dorongan inovasi wajib diimbangi dengan regulatory enablement dengan menciptakan ekosistem yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab. Kebijakan yang baik tidak hanya dirancang untuk UMKM, tetapi dirancang bersama UMKM, berbasis pembelajaran nyata dari lapangan,”

Tiga Luaran Utama

Pada puncak pertemuan, forum menargetkan tiga produk kebijakan sebagai panduan praktis: Ringkasan Eksekutif, Ringkasan Kebijakan Publik, serta Perangkat Media dan Advokasi. Ketiganya dimaksudkan menjadi kompas kebijakan digital nasional untuk membantu UMKM menavigasi adopsi AI secara inklusif dan percaya diri.