Jakarta – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyatakan sikap tegas mendukung agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden. KSBSI berpandangan bahwa institusi kepolisian tidak seharusnya berada di bawah naungan kementerian.
Dukungan Terhadap Struktur Polri
Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, menyampaikan dukungan ini kepada wartawan di lobi gedung Utama Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/2/2026). “Kami juga mendukung bahwa Polri itu tetap berada di bawah presiden,” ujar Elly.
Menurut Elly, posisi Polri yang berada langsung di bawah presiden sangatlah vital. Ia menekankan bahwa struktur ini merupakan keniscayaan demi kelancaran koordinasi. “Karena ketika misalnya presiden ada sesuatu yang sangat perlu, tidak perlu harus melalui menteri tapi langsung dengan Polri. Karena memang Polri adalah sipil dan itu memang tidak boleh berada di bawah kementerian lainnya,” jelasnya.
Elly juga memastikan bahwa KSBSI akan terus bersinergi dengan Polri, yang dianggapnya sebagai sahabat bagi kaum buruh.
Harapan untuk Desk Ketenagakerjaan
Dalam kesempatan yang sama, KSBSI turut menyampaikan harapan terkait pembentukan desk ketenagakerjaan oleh Polri. Elly meminta agar desk tersebut dapat terbentuk hingga ke tingkat paling bawah.
“Kami meminta, di bawah kepimpinan Bapak Kapolri bahwa desk ketenagakerjaan itu tidak hanya ada di pusat, tapi nanti akan ada sampai di daerah. Supaya Serikat buruh dan Polri juga bisa bersinergi tidak hanya di nasional,” imbuhnya.
