Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyoroti lambannya respons Pemerintah Kota Padang dalam menangani krisis air bersih yang melanda wilayahnya. Menurut Andre, pemerintah pusat telah menyiapkan solusi berupa pembangunan 500 sumur bor, namun terhambat akibat kelambanan Pemko Padang dalam menyediakan data teknis yang dibutuhkan.
Respons Keras Andre Rosiade
Pernyataan keras ini disampaikan Andre Rosiade saat mendampingi kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke Sumatera Barat pada Rabu (27/1). Turut hadir dalam rombongan tersebut Gubernur Sumbar Mahyeldi, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, serta jajaran kepala balai Kementerian PU di Sumbar.
Andre Rosiade mengungkapkan bahwa Kementerian PU, melalui Balai Cipta Karya, siap membangun hingga 500 sumur bor sebagai solusi cepat krisis air bersih di Kota Padang, dengan target penyelesaian paling lambat Maret 2026. Namun, realisasi program ini tersendat karena Pemko Padang dinilai tidak sigap dalam menyiapkan data teknis yang diperlukan.
“Pemerintah pusat sudah siap bangun 500 sumur bor. Data itu diminta sejak satu bulan lalu, tapi sampai hari ini Pemkot Padang baru mengirimkan lima titik. Ini yang membuat penanganan krisis air di Padang berjalan lambat,” tegas Andre Rosiade, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Anggaran Bukan Kendala Utama
Andre Rosiade menekankan bahwa dalih keterbatasan anggaran tidak relevan dalam persoalan ini. Ia memaparkan dukungan pemerintah pusat terhadap sistem air bersih Padang sangat besar, dengan total hampir Rp 100 miliar telah dikucurkan untuk perbaikan PDAM Kota Padang. Anggaran lanjutan senilai Rp 708 miliar juga telah disiapkan, masing-masing Rp 308 miliar untuk Palukahan dan Rp 400 miliar sebagai pengganti sistem Gunung Pangilun.
“Bandingkan dengan Padang Pariaman yang mendapat Rp 278 miliar dan sudah berjalan baik. Artinya, persoalan air bersih di Padang bukan soal dana, tapi soal kinerja dan keseriusan pemerintah daerah,” ujar Andre, yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Lebih lanjut, Andre Rosiade mengungkap bahwa persoalan krisis air di Padang telah sampai ke tingkat nasional. Menteri PU bahkan telah dihubungi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah menerima laporan dari Gubernur Sumbar mengenai kondisi darurat air bersih di Kota Padang.
Kesiapan Pemerintah Pusat dan Instruksi Presiden
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terganggu, terutama menjelang bulan Ramadan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat diminta untuk turun tangan cepat memastikan masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Sambil menunggu data sumur bor dari Pemko Padang, kami sudah mengerahkan mobil-mobil tangki air yang beroperasi 24 jam di Kota Padang. Target kami, sebelum Ramadan, persoalan air bersih ini harus selesai,” kata Dody.
Andre Rosiade kembali menegaskan komitmen dan kesiapan penuh pemerintah pusat, serta mendesak Pemerintah Kota Padang untuk segera bergerak cepat dan bertanggung jawab agar krisis air bersih yang dikeluhkan warga tidak terus berlarut-larut.
Respons Wali Kota Padang
Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menjelaskan usulan awal pembangunan sumur bor yang hanya lima titik. Ia menyatakan bahwa per hari ini, usulan pembangunan sumur bor di Kota Padang telah mencapai 264 titik.
“Rapat itu kita inisiasi lima hari lalu. Yang selama ini cara-cara yang kita lakukan tangki air dan lain-lain sepertinya tak bisa menjawab karena ini masih pas rapat lahirlah ide sumur bor,” ujar Fadly kepada wartawan.
“Kepala Balai bilang ajukan saja sebanyak-banyaknya, hari ini saya kirimkan. Tapi kita mesti tahu juga dari Balai kapan bisa menyelesaikan tersebut,” sambung dia.
Fadly menambahkan bahwa kekeringan di Kota Padang baru terjadi pekan kemarin, dan langkah awal yang dilakukan adalah penyaluran air bersih melalui mobil tangki PDAM. Ia berharap penanganan krisis air bersih ini dapat dilakukan bersama dengan Pemprov Sumbar dan Pemerintah Pusat.
“Kita bekerja sama tanpa saling tunjuk-menunjuk, sekarang datanya sudah ada, nanti what next ?” ucapnya.
“Kalau saran saya, kita sharing saja dari Balai berapa, Kota berapa, Provinsi berapa, karena kalau dari kota saja kan nggak kuat,” ucapnya.
Berdasarkan data yang diterima, usulan 264 sumur bor tersebut akan dibangun di Kecamatan Kota Tengah, Kuranji, Nanggalo, Padang Timur, Padang Utara, Lubukkilangan, dan Pauh.
(Sumber: idn/tor)
