Berita7 — Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan telah menggelar 17 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang periode Januari hingga Juli 2026. Dari seluruh operasi tersebut, dua kasus yang dinilai paling menonjol adalah yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan kasus suap mantan Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa kasus Bea Cukai menonjol karena nilai asset recovery atau barang bukti yang berhasil disita. “Kalau dari kami yang agak mungkin begitu asset recovery-nya gitu atau barang buktinya agak besar itu Bea Cukai. Itu kan kita bisa dapatkan dari hasil tertangkap tangannya saja sudah 45 miliar gitu ya, belum pengembangan-pengembangannya,” ujarnya kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).

Sementara itu, kasus yang melibatkan Imigrasi juga dianggap menonjol karena berkaitan dengan pelayanan publik internasional. “Kemudian yang kedua, Imigrasi. Itu kan juga ya menurut kita karena itu pelayanan yang notabene itu juga menjadi barometer pelayanan internasional ya tentunya di negara kita itu juga bisa dikatakan menonjol,” lanjut Taufik.

Taufik menambahkan bahwa OTT seringkali menjadi langkah awal dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Setelah OTT dilakukan, penyidik KPK akan melanjutkan dengan proses pengembangan lebih lanjut. “Biasanya peristiwa OTT itu kan hanya pintu masuk gitu ya. Dan beberapa kegiatan tertangkap tangan yang kita lakukan saat ini proses penyidikannya cukup bagus pengembangannya gitu,” tuturnya.

Berikut adalah daftar 17 kegiatan OTT yang dilakukan KPK sepanjang 2026:

  1. KPP Madya Jakarta Utara: Pada 9-10 Januari, KPK melakukan OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara dan menetapkan lima orang tersangka, termasuk Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu.
  2. Bupati Madiun: KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, pada 19 Januari, terkait dugaan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di Kota Madiun.
  3. Bupati Pati: Pada 20 Januari, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pati nonaktif, Sudewo, bersama dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa.
  4. Kepala KPP Madya Banjarmasin: KPK melakukan OTT terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, pada 4 Februari, terkait suap restitusi pajak.
  5. Pejabat Ditjen Bea Cukai: Sehari setelah OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, KPK kembali melakukan OTT yang melibatkan sejumlah pejabat pada Ditjen Bea Cukai, menetapkan delapan tersangka.
  6. Ketua dan Wakil Ketua PN Depok: Pada 20 Februari, KPK melakukan OTT terhadap Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta tiga pihak lainnya terkait kasus pengurusan sengketa lahan di Depok.
  7. Bupati Pekalongan: Pada 3 Maret, KPK melakukan OTT di Kabupaten Pekalongan yang mengamankan Bupati Fadia Arafiq, terkait kasus pengadaan barang dan jasa outsourcing. Fadia ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini.
  8. Bupati Rejang Lebong: Pada 11 Maret, KPK menangkap Bupati Rejang Lebong nonaktif M Fikri Thobari terkait kasus dugaan suap proyek.
  9. Bupati Cilacap: Masih di bulan Maret, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.
  10. Bupati Tulungagung: Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap KPK pada 10 April, ditetapkan sebagai tersangka terkait pemerasan pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.
  11. Kemenimipas (Dirjen Imigrasi): KPK melakukan OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Juni 2026 terkait pemerasan dan gratifikasi menyangkut izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka.
  12. Bupati Muara Enim: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim setelah OTT pada 8 Juni 2026.
  13. Anggota BPK: KPK melakukan OTT terhadap sejumlah ASN pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan suap untuk mengubah penilaian BPK dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemkab Muara Enim.
  14. Bupati Kuansing: Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, terjerat kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan setelah OTT pada 29-30 Juni 2026.
  15. Bupati Langkat: OTT terhadap Bupati Langkat, Syah Afandin, terkait suap proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Permukiman (Disperkim), serta gratifikasi terkait pengisian jabatan hingga pengadaan seragam sekolah senilai Rp 3,5 miliar.
  16. Bupati Sukoharjo: Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring OTT KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
  17. Bupati Lombok Barat: Terbaru, KPK melakukan OTT di Kabupaten Lombok Barat dan menetapkan Bupati Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus main proyek serta suap.