Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mendalami aliran dana hasil dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK). Penyelidikan ini juga mencakup aliran uang yang diduga mengarah kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha (ADN).
Aliran Uang dan Pengetahuan Proyek
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyelidikan mencakup aspek aliran dana tersebut. “Termasuk soal aliran-aliran uang,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/1/2026), seperti dilansir Antara.
Selain itu, KPK juga tengah mendalami sejauh mana pemahaman Aria Dwi Nugraha terkait proyek-proyek pengadaan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Kronologi Operasi Tangkap Tangan
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Bekasi. Dalam operasi tersebut, sepuluh orang diamankan.
Keesokan harinya, 19 Desember 2025, KPK menyatakan bahwa delapan dari sepuluh orang yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dua di antara mereka adalah Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang.
Pada hari yang sama, KPK mengumumkan penyitaan uang senilai ratusan juta rupiah yang diduga terkait dengan suap proyek di Kabupaten Bekasi.
Penetapan Tersangka
Selanjutnya, pada 20 Desember 2025, KPK mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus ini. Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah:
- Ade Kuswara Kunang (ADK), Bupati Bekasi nonaktif.
- HM Kunang (HMK), ayah Bupati Bekasi sekaligus Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
- Sarjan (SRJ), seorang pihak swasta.
Menurut KPK, Ade Kuswara dan HM Kunang ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai diduga penerima suap. Sementara itu, Sarjan ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai diduga pemberi suap.
