Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada hari ini, Rabu, 18 Februari 2026. Pemanggilan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur.
Pemeriksaan Saksi di Gedung KPK
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penjadwalan pemeriksaan Budi Karya Sumadi sebagai saksi. “Benar, hari ini Rabu (18/2), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi saudara BKS, Menteri Perhubungan RI tahun 2019 sampai 2024, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (18/1/2026). Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung di gedung KPK yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian lebih lanjut mengenai materi spesifik yang akan didalami oleh penyidik KPK dari Budi Karya Sumadi. Budi Karya Sumadi sendiri belum memenuhi panggilan tersebut.
Kasus Korupsi DJKA Melibatkan Sejumlah Wilayah
Kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api pada DJKA Kementerian Perhubungan ini tidak hanya terfokus pada satu wilayah, melainkan mencakup beberapa daerah, termasuk Jawa Timur. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam penyelidikan kasus ini.
Bupati Pati Nonaktif Sudewo Turut Ditetapkan Tersangka
Terbaru, KPK menetapkan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus ini. Menurut KPK, Sudewo ditetapkan sebagai tersangka bukan dalam kapasitasnya sebagai Bupati Pati, melainkan sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan. “Saudara SDW dalam kerangka perkara DJKA di Kementerian Perhubungan bahwa Pak SDW ini bukan dalam konteks sebagai Bupati Pati ya, tapi dalam konteks sebagai anggota DPR RI Komisi V, yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan,” jelas Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/1).
