Berita7 — Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan para kepala daerah untuk tidak memposisikan diri sebagai sosok yang meminta dipuja atau disembah. Ia menekankan bahwa tanggung jawab utama seorang pemimpin daerah adalah pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Setyo usai rapat kolaborasi pencegahan korupsi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Jumat (24/7/2026). Menurut Setyo, pemerintah daerah yang terlalu mengedepankan kekuasaan berpotensi menimbulkan penyelewengan.

“Karena kalau sudah faktor kekuasaan yang dikedepankan, maka nanti menjadi kewenangan kekuasaan dan bisa menimbulkan penyalahgunaan dari berbagai macam gitu,” ujar Setyo.

Ia menambahkan, kepala daerah seharusnya tidak menempatkan diri secara eksklusif. Pemimpin daerah tidak sepatutnya selalu menuntut untuk dilayani, dihargai, bahkan dipuja-puja.

“Itu (pemimpin daerah) harus juga menjadi masyarakat juga. Bukan memposisikan secara eksklusif gitu apa-apa minta misalkan mohon maaf dilayani, dihargai, bahkan mungkin dipuja, disembah, dan lain-lain itu juga sudah bukan waktunya lagi gitu,” tuturnya.

Setyo menekankan bahwa orientasi segala upaya haruslah pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jika hal tersebut tidak tercapai, kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah bisa terkikis.

“Segala sesuatunya orientasinya adalah pada pembangunan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah kalau sudah ini terjadi maka yang akan dikhawatirkan timbulnya adalah sebuah krisis kepercayaan ya,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kepala daerah hadir di wilayahnya. “Banyak hal masyarakat kemudian tidak percaya lagi dengan kepala daerahnya, apalagi kemudian kepala daerahnya meninggalkan tempat, meninggalkan tempatnya juga cukup lama gitu,” tambah dia.

Lebih lanjut, Setyo mengungkapkan keprihatinannya terhadap daerah yang memimpinnya tidak akur. Ia menilai ketidakharmonisan antara kepala daerah dengan wakilnya, yang bisa berawal dari friksi hingga konflik, akan berdampak buruk bagi masyarakat.

“Saya mendapatkan banyak informasi ada kepala daerah yang kemudian tidak harmonis dengan wakilnya dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam sumber-sumber penyebabnya mungkin diawali dengan friksi sampai kemudian konflik,” pungkasnya.