Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dan Kantor PT Buana Karya Bhakti (BKB) pada Selasa (10/2/2026). Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pengamanan Barang Bukti
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. “Penyidik melakukan penggeledahan di kantor KPP Madya Banjarmasin dan Kantor PT BKB,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).
Barang bukti yang diamankan meliputi dokumen terkait restitusi atas lebih bayar yang diajukan oleh PT BKB. Selain itu, dokumen pengeluaran uang dari PT BKB juga turut disita. “Selanjutnya penyidik akan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan untuk memperdalam bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi di sektor keuangan negara ini,” tambah Budi.
Keterkaitan Jabatan Mulyono
Sebelumnya, KPK mengungkap bahwa Mulyono memiliki jabatan di 12 perusahaan yang berbeda. “Perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan,” ungkap Budi di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/2).
Penyidik KPK akan mendalami lebih lanjut kaitan jabatan Mulyono di belasan perusahaan tersebut dengan dugaan suap restitusi pajak yang kini menjeratnya.
Tersangka dalam Kasus Ini
Mulyono ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Selain Mulyono, KPK juga menetapkan dua pihak lain sebagai tersangka dalam kasus ini:
- Mulyono (MLY) selaku Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Banjarmasin
- Dian Jaya Demega (DJD) selaku fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin
- Venasisius Jenarus Genggor alias Venzo (VNZ) selaku Manajer Keuangan PT BKB (Buana Karya Bhakti)
Dalam kasus ini, Mulyono diduga menerima suap sebesar Rp 800 juta yang rencananya digunakan untuk pembayaran rumahnya.
