Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data mengejutkan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 12.658 anak di 38 provinsi mengalami keracunan akibat program tersebut. Data ini dihimpun KPAI melalui monitoring media dari Januari hingga Desember 2025.
Tiga Provinsi dengan Kasus Tertinggi
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyampaikan rincian kasus keracunan MBG dalam pemaparan Laporan Akhir Tahun (LAT) di Kantor KPAI, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026). Tiga provinsi dengan jumlah korban tertinggi adalah Jawa Barat dengan 4.877 anak, disusul Jawa Tengah dengan 1.961 anak, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 1.517 anak.
Keluhan Siswa Terkait Rasa dan Kelayakan Makanan
Menindaklanjuti temuan ini, KPAI telah melakukan serangkaian survei untuk menjaring keluhan siswa terkait program MBG. Survei yang melibatkan 1.600 siswa SD, SMP, dan SMA ini menunjukkan mayoritas keluhan berpusat pada rasa makanan yang disajikan.
“Dari 1.600 survei yang diisi oleh anak-anak SD, SMP, SMA, memang temuan yang paling banyak disampaikan atau keluhan yang paling banyak disampaikan oleh anak-anak adalah soal rasa. Itu hampir 90 persen mereka mengeluhkan soal rasa,” ujar Jasra Putra.
Selain masalah rasa, sebanyak 36 persen siswa juga mempertanyakan kelayakan makanan yang diberikan. Beberapa siswa melaporkan menemukan makanan yang berbau, tidak layak konsumsi, bahkan sudah busuk.
“Kemudian hampir 36 persen mereka mempersoalkan soal kelayakan makanan. Jadi mereka misalnya menemukan makanan yang berbau, kemudian tidak layak konsumsi dan bahkan sudah busuk,” sambungnya.
Rekomendasi KPAI untuk Penguatan Program MBG
Menyikapi banyaknya kasus keracunan MBG, KPAI memberikan sejumlah rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan tata kelola program dan pelibatan anak secara bertahap.
“Pelibatan bermakna anak sekolah dalam semua proses makan dan gizi gratis mulai dari perencanaan menu, pemberian edukasi gizi dengan pendekatan teman sebaya, hingga evaluasi pelaksanaan MBG di sekolah melalui mekanisme diskusi maupun survei umpan balik yang bisa memberikan rasa aman kepada murid,” imbuh Jasra Putra.
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga sempat menyoroti rencana perluasan target penerima MBG, mempertanyakan urgensi evaluasi program terlebih dahulu.
