Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mengatasi kepadatan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran aktivitas kepelabuhanan, keselamatan pelayaran, serta pelayanan optimal bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Identifikasi Kapal dan Pemetaan Alur
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2026, petugas KKP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Pemda DKI telah melakukan identifikasi terhadap kapal-kapal perikanan di Muara Angke. Tujuannya adalah untuk membedakan kapal yang memiliki izin aktif dan non-aktif.
“Sejak awal tahun 2026, petugas kami bersama dengan Dinas Kelautan perikanan Pemda DKI telah melakukan identifikasi kondisi kapal perikanan yang ada untuk mengetahui kapal dengan izin aktif atau non aktif. Di samping itu, kami sedang memetakan alur masuk dan keluar dari pelabuhan, untuk memudahkan akses nelayan dari atau ke fishing ground,” ungkap Lotharia dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).
Proses identifikasi ini melibatkan syahbandar di pelabuhan perikanan, unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pengelola PPN Muara Angke, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta, serta petugas terkait lainnya.
Dampak Kepadatan dan Cuaca Buruk
Lotharia menyoroti bahwa kepadatan kapal di Muara Angke merupakan perhatian serius pemerintah karena berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran dan efisiensi operasional pelabuhan.
“Saat ini cuaca buruk juga membuat banyak kapal belum berani melaut. Prinsip utama kami adalah menjamin keselamatan pelayaran sekaligus menjaga aktivitas perikanan tangkap tetap berjalan, sehingga kapal yang menumpuk di PPN Muara Angke harus ditata dengan baik,” tegasnya.
Koordinasi dan Relokasi Kapal
Selain identifikasi, KKP juga berkoordinasi intensif dengan para pemilik kapal untuk merelokasi kapal-kapal yang saat ini tertambat di dermaga Muara Angke. Kapal-kapal tersebut diarahkan untuk tambat labuh di area sekitar PPN Muara Angke dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pelayaran.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya telah menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kondisi kepelabuhanan di PPN Muara Angke.
“Persoalan ini kita selesaikan bersama, Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan kepadatan kapal ini. Penataan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk pemilik kapal, agar penataan berjalan tertib dan berkelanjutan,” pungkas Lotharia.
Upaya sinergis antara KKP dan Pemda DKI ini diharapkan dapat menciptakan aktivitas pelabuhan yang lebih tertib, aman, dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas sektor perikanan tangkap nasional.
