Ketua Komisi VII DPR, Saleh Daulay, menyoroti langkah Menteri Pariwisata (Menpar) Widyanti Putri Wardhana yang menjawab pertanyaan anggota dewan melalui media sosial. Saleh menegaskan bahwa forum rapat kerja merupakan wadah yang tepat untuk menyampaikan jawaban dan membuka ruang diskusi, bukan media sosial.
Forum Rapat Lebih Tepat untuk Diskusi
Saleh menyampaikan hal tersebut saat membuka rapat kerja bersama Menpar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Ia mengakui bahwa beberapa pertanyaan dari anggota dewan memang telah ditanggapi oleh Widiyanti melalui media sosial. Namun, menurut Saleh, forum rapat kerja adalah tempat yang semestinya.
“Ya kan, ada yang dicicil lewat medsos padahal sebetulnya jawaban itu di sini mestinya, bukan di medsos. Karena di sini boleh berdebat, ya kan,” ujar Saleh.
Meskipun demikian, Saleh mengapresiasi respons Menpar yang dinilai menunjukkan semangat untuk menjawab berbagai pertanyaan anggota DPR. Ia pun menawarkan agar Menpar diberi waktu khusus untuk menuntaskan jawaban terkait evaluasi program 2025.
“Tapi sudah baguslah saya lihat, wah semangat Ibu kita ya kan. Nggak apa-apa, nanti soal itu boleh diperdebatkan juga kalau masih mau ya,” tuturnya.
Evaluasi Capaian Pariwisata 2025
Sebelumnya, Komisi VII DPR menggelar rapat kerja bersama Menpar pada Rabu (21/1). Rapat tersebut membahas capaian sektor pariwisata sepanjang 2025 sekaligus rencana kerja kementerian tahun 2026. Dalam kesempatan itu, Widiyanti memaparkan bahwa Kemenpar berhasil meraih 154 penghargaan dari berbagai organisasi internasional selama 2025, meningkat signifikan dari 66 penghargaan di tahun sebelumnya.
Saleh kemudian mempertanyakan manfaat dari ratusan penghargaan tersebut, khususnya bagi masyarakat Indonesia.
“Tapi rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu per satu, jenisnya apa saja, penghargaan ini dan dampaknya untuk rakyat Indonesia,” kata Saleh.
Klarifikasi Menpar di Media Sosial
Beberapa hari setelah rapat, Widiyanti mengunggah video klarifikasi di akun media sosialnya, menanggapi pemberitaan yang menyebutkan dirinya tidak dijemput oleh Ketua Komisi VII DPR.
“Tidak benar. Ini harus saya luruskan. Jadi kami rapat itu diundang DPR sebagai mitra Komisi II. Tidak ada soal saya menolak rapat. Bahkan saya menyampaikan, ‘Bapak Ketua, saya sudah mengosongkan waktu saya, saya siap rapat sampai malam.’ Tapi ini tidak dikutip oleh media,” kata Widiyanti di akun Instagramnya.
Ia menambahkan bahwa banyak media yang memberitakan tanpa hadir di lokasi dan tidak memahami konteksnya. Menurutnya, pembagian rapat menjadi dua sesi dan penundaan lanjutan ke minggu depan adalah keputusan pimpinan karena banyaknya pembahasan.
Widiyanti juga menjelaskan manfaat penghargaan internasional bagi pariwisata Indonesia melalui video terpisah. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan global yang diperoleh tanpa biaya dan diberikan oleh institusi kredibel.
“Jadi penghargaan di sektor pariwisata itu merupakan bentuk pengakuan global. Ini sama sekali tidak berbayar dan diberikan oleh institusi yang kredibel, bergengsi, dan berstandar tinggi. Proses penilaiannya juga dilakukan secara independen dengan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pastinya,” tuturnya.
Ia menambahkan, sebagian penghargaan didasarkan pada pengalaman dan ulasan wisatawan internasional, yang mencerminkan persepsi nyata terhadap kualitas destinasi, produk, dan layanan pariwisata nasional.
