Pemerintah secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Pembentukan satgas ini mendapat perhatian dari Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang menekankan pentingnya efisiensi pembiayaan dan percepatan penanggulangan bencana.
Pentingnya Efisiensi dan Efektivitas
Lasarus mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil oleh satgas memperhatikan efisiensi dari sisi pembiayaan dan efektivitas dari sisi percepatan penanggulangan bencana. “Kami mengingatkan segenap kebijakan yang diambil hendaknya memperhatikan pertama efisien dari sisi pembiayaaan dan efektif dari sisi percepatan penanggulangan bencana itu sendiri. Mari kita awasi bersama,” ujar Lasarus kepada wartawan, Rabu (7/1/2026).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah selama kebijakan tersebut berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia berkeyakinan bahwa pembentukan satgas ini berangkat dari pengamatan mendalam terhadap kondisi di lapangan.
“Apapun kebijakan pemerintah selama itu baik untuk masyarakat yang terdampak bencana kita dukung, kami positif thinking aja, dan kami berkeyakinan pembentukan satgas tersebut berangkat dari pengamatan lapangan,” ungkapnya.
Struktur Satgas dan Pertimbangan Penunjukan Ketua
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Posisi wakil ketua dijabat oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno didapuk sebagai Dewan Pengarah.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan penunjukan Tito Karnavian sebagai ketua didasarkan pada kapasitasnya sebagai Mendagri yang memiliki kewenangan mengelola unsur kewilayahan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
“Beliau menunjuk Bapak Tito Karnavian Mendagri sebagai ketua satgas yang didampingi wakil ketua satgas Bapak Richard Tampubolon kemudian dibantu dewan pengarah yang akan diketuai Menko PMK,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).
Prasetyo menambahkan, pertimbangan utama penunjukan Tito adalah cakupan bencana yang melanda tiga provinsi dan kewenangan Mendagri dalam mengkoordinasikan berbagai unsur. “Jadi pertimbangannya karena bencana kali ini yang terdampak di 3 provinsi yang cukup luas dan dalam kapasitas beliau sebagai menteri dalam negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah mendagri dapat dikoordinasikan lebih baik,” jelasnya.
