Berita7 — PEKANBARU – Penjabat Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyoroti tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Ia menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering kali belum mencukupi kebutuhan tersebut.

“Kita semua memahami struktur anggaran pendapatan daerah masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pusat, baik DAU, DAK dan DBH. Pendapatan asli daerah sering kali belum mencukupi untuk pembangunan,” ujar SF saat acara Saresehan Nasional MPR di Pekanbaru, Senin (20/5/2024).

SF menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini banyak tersedot untuk membiayai urusan wajib daerah, termasuk pelayanan dasar, dalam kondisi ruang fiskal yang sangat terbatas.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau bersama kabupaten dan kota setempat juga mengalami penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Ia menambahkan bahwa sejak 2024, terdapat kurang bayar dana dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 4,2 triliun.

“Masih terdapat kurang bayar dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke Provinsi Riau dan kabupaten kota dengan total Rp 4,2 triliun. Dari jumlah tersebut kurang bayar kepada Pemerintah Provinsi Riau berada pada angka Rp 713 miliar dan kabupaten kota sebesar Rp 3,5 triliun,” pungkas SF.