Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial, baik untuk penanganan kebencanaan maupun program reguler, bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Penyaluran bantuan ini akan mengutamakan validasi data tunggal sebagai kunci utama untuk mempercepat proses rehabilitasi sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Data Menjadi Kunci Penyaluran Bansos
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan hal ini saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Hotel Daka, Banda Aceh, pada Sabtu (10/1/2026).
“Yang paling krusial dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan adalah soal data dan penyalurannya. Untuk bansos bencana, kita menggunakan satu data sebagai rujukan awal,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya, Sabtu (10/1/2026).
Menurut Gus Ipul, data awal bencana disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bertindak sebagai Ketua Satgas. Setelah proses validasi selesai, barulah Kemensos menyalurkan bantuan berdasarkan data final tersebut.
“Penyalurannya bisa melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) atau PT Pos Indonesia, disesuaikan dengan kondisi daerah,” jelas Gus Ipul.
Dukungan Pembiayaan dan Logistik Pascabencana
Kemensos telah menyiapkan dukungan pembiayaan yang komprehensif untuk berbagai kebutuhan pascabencana. Ini mencakup santunan bagi korban meninggal dunia dan luka berat, jaminan hidup, bantuan untuk hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (rumahtap), hingga program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga terdampak.
“Dari simulasi yang kami lakukan, kebutuhan total sekitar Rp 2 triliun. Saat ini lebih dari Rp600 miliar sudah siap disalurkan,” ungkap Gus Ipul.
Selain dukungan finansial, Kemensos juga terus aktif menyalurkan bantuan logistik dan mengoperasikan dapur umum di lokasi bencana. Hingga kini, santunan telah diberikan kepada lebih dari 140 ahli waris korban meninggal dunia. Penyaluran untuk korban luka berat masih menunggu penetapan resmi dari kepala daerah setempat.
Bansos sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, menekankan pentingnya bantuan sosial sebagai instrumen untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Tito mendorong agar warga yang terdampak bencana dapat segera diakomodasi dalam program bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Pemberian bantuan ini untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, nantinya menyasar perputaran perekonomian warga,” ujar Tito.
Koordinasi Lintas Sektor untuk Penanganan Cepat
Rapat koordinasi yang dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga mendengarkan laporan dari Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, T.A. Khalid, selaku Koordinator Posko Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera DPR RI. Tito Karnavian menyoroti bahwa koordinasi intensif di lapangan telah menghasilkan sejumlah prioritas penanganan pascabencana.
Prioritas tersebut meliputi normalisasi sungai untuk mencegah banjir susulan, pembukaan akses jalan dan jembatan ke wilayah yang terisolasi, penyediaan hunian sementara, serta pembersihan lingkungan dan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan.
“Banyak persoalan teknis di lapangan yang sebenarnya bisa diselesaikan cepat jika komunikasi terbangun. Melalui koordinasi lintas kementerian, banyak hal bisa kita selesaikan,” kata Tito.
Terkait penyaluran bantuan sosial reguler, Gus Ipul menambahkan bahwa proses penyaluran PKH dan bantuan lainnya akan mengacu pada data hasil pemutakhiran oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penyaluran akan segera dilakukan setelah data tersebut tersedia dan terverifikasi.
Kemensos berkomitmen untuk terus berkoordinasi erat dengan Kemendagri, DPR RI, BNPB, serta pemerintah daerah guna memastikan penyaluran bantuan sosial pascabencana di Sumatera, khususnya Aceh, berjalan tepat sasaran dan efektif dalam mendukung pemulihan kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat terdampak.
