Berita7 — Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp271 triliun pada semester I-2026. Angka itu setara 59% dari target APBN 2026 dan tumbuh 21,6% dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Data disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Selasa (7/7/2026). Menurut Purbaya, peningkatan PNBP didukung kinerja pendapatan sumber daya alam (SDA), kenaikan penerimaan dari kementerian/lembaga (K/L), serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Kontribusi Sumber Daya Alam

Pendapatan SDA migas terealisasi sebesar Rp60,7 triliun atau meningkat 24,3% secara tahunan. “Hal ini didukung oleh kenaikan ICP, kenaikan lifting periode Desember–Mei, serta pelemahan nilai tukar rupiah,” ujar Purbaya.

Sementara itu, pendapatan SDA nonmigas mencapai Rp81,5 triliun, tumbuh 21,4% tahun ke tahun. Kenaikan ini dipicu oleh kenaikan harga mineral acuan, termasuk nikel, tembaga, emas, dan perak.

Pos Lainnya: Kekayaan Negara, K/L, dan BLU

Pendapatan kekayaan negara dipisahkan hanya tercatat Rp1,5 triliun, mengalami kontraksi 87,4% secara tahunan. Menurut Purbaya, penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak terulangnya setoran dividen BUMN perbankan yang pengelolaannya telah dialihkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Realisasi PNBP dari K/L mencapai Rp78,7 triliun atau tumbuh 20,4% secara tahunan. Pertumbuhan ini terutama berasal dari peningkatan pendapatan jasa komunikasi dan informatika serta pendapatan penegakan hukum, termasuk kinerja Satgas PKH.

Pendapatan BLU tercatat Rp48,6 triliun, juga tumbuh 20,4% secara tahunan. “Pertumbuhan pendapatan BLU didorong oleh peningkatan layanan kesehatan serta kenaikan harga dan tarif pungutan ekspor CPO sawit dan turunannya,” kata Purbaya.

Proyeksi Akhir Tahun

Kementerian Keuangan memperkirakan realisasi PNBP pada akhir 2026 mencapai Rp575,1 triliun. Angka ini diperkirakan setara 125,2% dari target tahun ini sebesar Rp459,2 triliun.

Kemenkeu menyatakan kinerja PNBP akan didukung oleh peningkatan layanan pemerintah dan kinerja BLU, meskipun penerimaan SDA masih dipengaruhi volatilitas harga komoditas serta perubahan kebijakan dividen BUMN.