Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerja Sama menggelar acara ‘Indonesian Cultural Outlook 2026’ di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kompleks Kementerian Kebudayaan, Jakarta. Forum strategis ini mempertemukan pimpinan kementerian dengan para Duta Besar negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, serta kementerian dan lembaga terkait.
Budaya sebagai Pilar Pertahanan Dunia
Mengusung tema ‘Living Heritage, Shared Future’, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa acara ini dilatarbelakangi oleh maraknya era konflik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi. Ia menilai budaya merupakan pilar pertahanan yang dapat memperkuat komunitas dunia, menjadi unsur perekat untuk mencegah polarisasi, memelihara dialog, dan membangun rasa kebersamaan antarnegara.
“Saat ini, kita tahu bahwa dunia memasuki era yang berat, di mana hal ini juga tercermin dalam program kebudayaan global. Pada UNESCO Mondiacult Oktober lalu, dunia menegaskan kembali bahwa kebudayaan adalah hak asasi manusia yang penting bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Semangat tersebut menginspirasi kami untuk mempresentasikan arah kebudayaan Indonesia, sehingga kebudayaan dapat memperluas kontribusi Indonesia di tengah peradaban dunia sebagaimana mandat Undang-Undang Dasar 1945,” terang Fadli melalui keterangan tertulis, Senin (19/1/2026).
Lima Pilar Arah Kebijakan Kemenbud
Fadli menegaskan bahwa Kementerian Kebudayaan memiliki lima pilar arah kebijakan nasional: fondasi peradaban berdasarkan UUD 1945; tata kelola budaya yang terintegrasi, digital, dan berbasis data; ekonomi budaya sebagai sumber daya strategis; penguatan pelindungan warisan budaya yang dinamis dan tangguh; serta pemajuan transformasi digital dan diplomasi budaya global.
“Pencapaian Kementerian Kebudayaan di tahun 2025 memberikan sebuah garis dasar yang jelas. Di tahun 2026 ini, kami berupaya untuk mengubah capaian tersebut menjadi arah nasional di bawah lima pilar. Dari pilar-pilar tersebut, kita bisa melihat bagaimana kebijakan budaya menjadi instrumen penyampaian prioritas nasional yang terukur, praktis, dan selaras dengan agenda pemerintah Indonesia,” sambung Fadli.
Rencana Aksi Budaya Satu Tahun ke Depan
Kementerian Kebudayaan telah mencanangkan rencana aksi budaya selama satu tahun ke depan melalui direktorat jenderal masing-masing.
- Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, Kerja Sama Budaya: diplomasi budaya dan kerja sama dengan institusi budaya internasional, repatriasi, penguatan kerja sama budaya regional dan lintas regional, serta aktivasi pusat kebudayaan Indonesia dan promosi budaya.
- Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi: penguatan museum dan literasi sejarah, Gerakan Pangan Lokal Nusantara, advokasi dan fasilitasi layanan publik bagi komunitas kepercayaan adat, serta percepatan transmisi nilai budaya dan keberlanjutan talenta.
- Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan: penguatan ekosistem budaya di bidang sastra, film, musik, seni pertunjukan, dan seni rupa, serta mendorong film dan musik sebagai industri budaya strategis.
“Dalam hal ini, kami menyambut kolaborasi dengan negara sahabat dan institusi budaya dalam pengamanan, peningkatan kapasitas dan digitalisasi warisan budaya, serta pemberdayaan komunitas tradisional. Selain itu, kami terbuka untuk kolaborasi dalam penelitian dan program museum, situs warisan budaya, dan konservasi koleksi,” ujar Fadli.
Harapan dan Kolaborasi Internasional
Fadli berharap forum ini dapat membangun dialog produktif, pemahaman bersama, serta komitmen awal kerja sama kebudayaan yang konkret dengan mitra internasional. Forum ini diharapkan memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi budaya global dan mendorong kolaborasi lintas sektor serta negara yang berkelanjutan.
“Jika kita semua menyelaraskan sumber daya, keahlian, dan jaringan, maka akan tercipta warisan budaya yang lebih tangguh, komunitas yang lebih berdaya, industri budaya yang lebih kompetitif, serta kehadiran budaya Indonesia yang berkontribusi pada perdamaian dan pembangunan global,” tutup Fadli.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan DPR RI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ekonomi Kreatif, Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional Republik Indonesia, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Duta Besar, diplomat, atase, perwakilan negara sahabat, serta perwakilan organisasi internasional. Turut mendampingi Menteri Kebudayaan adalah Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, Sekretaris Jenderal Bambang Wibawarta, dan jajaran pejabat Kemenbud lainnya.
