Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan serangkaian pesan penting di momen Hari Raya Natal 2025. Ia menyoroti isu-isu krusial seperti maraknya kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bencana alam yang melanda Indonesia. Pesan-pesan ini disampaikan Suharyo dalam khotbahnya di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/12/2025).
Bahaya Uang dan Ketidakadilan
Kardinal Suharyo mengutip pesan mendiang Paus Fransiskus mengenai ketidakadilan dan bahaya ketergantungan pada uang. Ia menekankan bahwa di dunia saat ini, banyak orang yang terluka karena suara mereka diredam oleh sikap acuh tak acuh para penguasa. “Di dalam dunia dewasa ini, betapa banyak luka yang ditanggung oleh orang-orang yang tidak mempunyai suara karena teriakan mereka diredam dan dibenamkan oleh sikap acuh tak acuh orang-orang yang berkuasa,” ungkap Suharyo.
Lebih lanjut, Suharyo mengingatkan umat agar tidak menjadikan uang sebagai satu-satunya tolok ukur kebaikan dan kebahagiaan. Ia mengutip peringatan Paus Fransiskus, “Janganlah jatuh ke dalam pola pikir yang mengerikan yang beranggapan bahwa kebaikan-kebahagiaan bergantung kepada uang, dan bahwa dibandingkan dengan uang semua yang lain tidak ada nilai dan martabatnya. Kekerasan yang ditimpakan kepada orang lain, lebih menumpuk kekayaan yang berlumuran darah tidak akan mampu membuat seorang pun tetap berkuasa dan tidak mati.”
Korupsi sebagai Dosa Berat yang Merusak Masa Depan
Dalam khotbahnya, Suharyo juga mengutip Paus Fransiskus yang menyebut korupsi sebagai dosa berat yang berteriak ke surga. Ia menjelaskan bahwa korupsi merusak tatanan kehidupan pribadi dan masyarakat, serta menghancurkan harapan kaum lemah dan miskin.
“Luka-luka bernanah akibat korupsi merupakan dosa berat yang berteriak keras ke surga untuk mendapatkan pembalasan. Karena luka itu merongrong data-data kehidupan pribadi dan masyarakat,” tutur Suharyo. Ia menambahkan, “Korupsi membuat kita tidak mampu melihat masa depan dengan penuh harapan, karena keserakahan yang zalim itu menghancurkan harapan-harapan kaum lemah dan menginjak-injak orang yang paling miskin di antara kaum miskin. Korupsi adalah skandal publik yang berat.”
Seruan Pertobatan bagi Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi
Menyikapi fenomena maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Suharyo menyatakan bahwa jabatan tersebut tidak digunakan untuk kebaikan bersama dan para pejabat tersebut perlu bertobat.
“Kalau sekarang kita membaca berita-berita, melihat televisi hari-hari ini, sudah sekian kali kita membaca berita bupati ini ditangkap KPK, gubernur itu, dan sebagainya. Ini kan artinya jabatannya tidak untuk mewujudkan kebaikan bersama, dia harus bertobat,” kata Suharyo. Ia menekankan pentingnya mengemban amanah jabatan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi.
Suharyo juga mengingatkan kembali seruannya mengenai perlunya pertobatan nasional yang pernah diucapkannya saat kerusuhan di Jakarta pada Agustus lalu. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bertobat demi mengembalikan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Fokus pada Pertobatan Ekologis di 2026
Selain isu korupsi dan bencana alam, Kardinal Suharyo memberikan perhatian khusus pada kerusakan lingkungan yang telah menimbulkan berbagai bencana di Tanah Air. Keuskupan Agung Jakarta akan menjadikan isu ini sebagai fokus utama pada tahun 2026 dengan menggaungkan konsep “pertobatan ekologis”.
“Nah sekarang ini, yang sedang digalakkan, tahun depan, tahun 2026, Keuskupan Agung Jakarta memberi perhatian pada yang namanya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup. Maka ada yang namanya pertobatan ekologis, itu yang akan terus didengungkan,” jelas Suharyo.
Ia memberikan contoh sederhana pertobatan ekologis, seperti mengelola sampah makanan dengan bijak dan mengurangi penggunaan kantong plastik. Hal-hal kecil ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya pertobatan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia.
