Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di Bareskrim Polri, Rabu (21/1/2026). Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi para korban kekerasan, yang seringkali mengalami trauma mendalam.
Perlindungan Korban dan Penanganan Trauma
Jenderal Sigit menekankan pentingnya sosialisasi yang telah dilakukan setahun terakhir untuk membangkitkan keberanian masyarakat, khususnya korban, agar berani melapor. “Kita sampaikan selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian dari masyarakat yang menjadi korban untuk betul-betul meyakini pada saat melapor mereka terlindungi,” ujar Jenderal Sigit kepada wartawan.
Ia menambahkan, penanganan yang baik sangat krusial untuk mencegah trauma berulang. “Karena memang di satu sisi ini menimbulkan traumatik apabila tidak kita berikan pelayanan dan perlindungan yang baik, psikologis yang baik, cenderung masyarakat yang menjadi korban menganggap ini sebagai suatu aib, sebagai suatu tekanan psikologis yang bisa menimbulkan traumatik berulang dan juga bahkan kalau salah penanganan menjadi korban yang kedua kali,” jelasnya.
Kolaborasi Lintas Sektoral
Ditres PPA-PPO telah menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memastikan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang berjalan optimal. “Kami berterima kasih dan kami akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan kementerian terkait, para pemerhati dan kerjasama yang kita lakukan selama ini dengan luar negeri, kerja sama dalam negeri dengan seluruh stakeholder untuk betul-betul memberikan pelayanan terbaik,” ucapnya.
Menekan Angka Perdagangan Orang
Kapolri juga menyoroti maraknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri. Dengan adanya Ditres PPA-PPO, diharapkan angka tersebut dapat ditekan. “Di satu sisi juga banyak terjadi peristiwa people smuggling yang juga korbannya adalah warga negara kita yang tertipu mendapatkan janji-janji pekerjaan. Namun kemudian menjadi korban di luar negeri karena menggunakan jalur-jalur tidak resmi,” katanya.
Ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur resmi dalam bekerja di luar negeri demi mendapatkan jaminan perlindungan dan hak-hak mereka. “Namun paling tidak melalui jalur yang benar dan dari sisi kita jangan kemudian bisa menjadi korban karena melalui jalur yang benar masyarakat akan mendapatkan jaminan perlindungan, akan mendapatkan hak-hak nya dan kita hindari agar peristiwa-peristiwa berulang seperti kemarin ada kasus mereka masuk dalam sindikat online scamming ini bisa kita tekan,” tambahnya.
Mendorong Kesetaraan Gender
Lebih lanjut, Jenderal Sigit berharap Ditres PPA-PPO dapat berkontribusi dalam pemenuhan kesetaraan gender. Ia berjanji akan terus meningkatkan profesionalisme jajarannya dalam menangani kasus-kasus terkait perempuan dan anak serta perdagangan orang. “Ini momentum yang harus kita dorong, perlindungan baik perempuan dan anak terhadap korban people smuggling ke depan betul-betul bisa kita maksimalkan. Kita terus tingkatkan personel-personel kita untuk betul-betul bisa profesional Ini membuka kesetaraan gender, jadi tuntutan untuk bisa memenuhi kesetaraan gender sampai dengan 30% dengan adanya direktorat ini diharapkan bisa menjadi saluran apa yang diharapkan,” imbuhnya.
Fakta Mengerikan Kejahatan PPA-PPO Global
Dalam paparannya, Jenderal Sigit memaparkan data global mengenai kejahatan PPA-PPO yang menjadi perhatian dunia. “Fenomena kejahatan PPA dan PPO global ini menjadi perhatian dunia, menjadi perhatian lembaga-lembaga dunia termasuk juga dari hasil global risk report 2026, 33 ancaman jangka pendek selama ini salah satunya adalah online arms yang ada di posisi peringkat ke-12, di mana di dalamnya menyangkut perilaku bahaya yang mengancam kesehatan emosional, dan ini kemudian bisa menjadi potensi munculnya kekerasan seksual, pelecehan, dan perundungan terhadap anak, ini salah satu hasil survei,” ujar Jenderal Sigit.
Ia juga menyebutkan crime analysis on economic activity yang berada di peringkat ke-23, mengindikasikan potensi meningkatnya keuangan ilegal, perdagangan, dan penyelundupan, termasuk human trafficking dan people smuggling.
Data Kekerasan Anak dan Perempuan
Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa 1 miliar anak mengalami kasus kekerasan minimal sekali, dan lebih dari 370 juta perempuan pernah mengalami pemerkosaan atau kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun. “Jadi ini adalah angka yang sangat besar namun seperti tidak terjadi apa-apa,” ungkapnya.
Selanjutnya, data UNICEF menyebutkan 1,6 miliar anak, atau dua dari tiga anak, pernah mengalami hukuman berupa kekerasan dari orang tua atau pengasuh. Sekitar 83 ribu anak dan perempuan dibunuh secara sengaja, dengan pelaku 60% rata-rata adalah pasangan atau anggota keluarga.
Hambatan Penanganan Kasus
Menurut Jenderal Sigit, keengganan korban untuk bersuara menjadi hambatan signifikan dalam investigasi dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. “Oleh karena itu, dari hasil surveinya penanganannya menjadi sangat lambat, atau hanya meningkat 0,2 persen selama 2 dekade, jadi itu yang menjadi PR besar, PR Direktorat PPA dan PPO untuk kemudian bisa menghadapi halangan-halangan yang ada,” ucap Sigit.
