JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak gagasan untuk menempatkan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Menurutnya, hal tersebut justru akan melemahkan Polri serta Presiden RI.
Pernyataan ini disampaikan Jenderal Sigit dalam Rapat Kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026). Ia mengapresiasi dukungan fraksi-fraksi DPR yang menginginkan Polri tetap berada di bawah kendali langsung Presiden RI, sembari menekankan pentingnya fungsi pengawasan oleh DPR.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sigit.
Sigit berpendapat bahwa posisi Polri saat ini, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sangat krusial dalam membantu kepala negara. Ia mengkhawatirkan penempatan di bawah kementerian akan menciptakan potensi “matahari kembar” yang dapat mengganggu efektivitas.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ menurut saya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari posisi sebagai menteri kepolisian. Namun, ia menolak tawaran tersebut dan menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada menduduki jabatan menteri kepolisian.
“Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan, ‘Kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun’. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Sigit, yang disambut tepuk tangan dari anggota Komisi III DPR.
Sigit kembali menegaskan penolakannya terhadap ide penempatan Polri di bawah kementerian atau menteri khusus. Ia menginstruksikan jajarannya untuk terus memperjuangkan agar Polri tetap berada di bawah Presiden.
“Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” katanya.
“Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” imbuh dia.
