Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya percepatan dan ketepatan dalam fase pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, terutama menjelang bulan Ramadan. Prioritas utama adalah memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat.
Prioritas Kebutuhan Dasar dan Distribusi Pangan
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyatakan bahwa pemulihan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik, melainkan memastikan ketersediaan bahan makanan, air bersih, dan sandang bagi warga terdampak. Ia menyoroti perlunya pengecekan titik distribusi bahan makanan yang masih terhambat untuk menjaga stok pangan di Aceh.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat. Titik distribusi bahan makanan yang masih terhambat harus benar-benar dicek agar tidak mengganggu stok pangan masyarakat Aceh,” kata Safrizal Zakaria Ali, dilansir Antara, Rabu (7/1/2026).
Selain itu, pemerintah juga memastikan kelancaran distribusi pangan, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan minum dan bersuci, serta dukungan sandang. Percepatan pemindahan pengungsi dari tenda ke hunian sementara juga menjadi fokus.
Koordinasi Lintas Sektor untuk Pemulihan Komprehensif
Safrizal menambahkan bahwa seluruh pekerjaan pemulihan harus dilakukan secara paralel, mencakup perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, normalisasi sungai, tanggul, listrik, hingga komunikasi. Ia menekankan pentingnya integrasi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Nasional.
“Seluruh pekerjaan harus dilakukan secara paralel, mulai dari jalan dan jembatan, normalisasi sungai, tanggul, listrik, hingga komunikasi. Integrasi dan kolaborasi lintas K/L di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Nasional menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Dalam rangka mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dan kepemimpinan Mendagri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR. Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi dan meniadakan ego sektoral demi pemulihan yang cepat dan terintegrasi.
Laporan Capaian Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Sejumlah capaian konkret dilaporkan dalam rapat tersebut. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) telah berhasil membersihkan 2.756 sekolah terdampak dan memulai kembali pembelajaran di 2.468 sekolah. Sebanyak 18 tenda belajar telah didirikan, dengan rencana distribusi 80 tenda tambahan, serta penyaluran 15.500 paket school kit.
Selain itu, tunjangan khusus guru terdampak senilai Rp 15,7 miliar telah ditransfer langsung ke rekening penerima. Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menurunkan sekitar 3.300 tenaga kesehatan dan mengaktifkan seluruh fasilitas layanan kesehatan, meskipun tiga puskesmas masih memerlukan relokasi.
Prioritas Penanganan Infrastruktur dan Hunian
Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI, TA Khalid, bersama Safrizal selaku Koordinator Lintas Sektor, menyepakati poin-poin prioritas penanganan pada tahap pemulihan. Fokus utama meliputi percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan, pemulihan akses jalan penghubung desa dan antarwilayah, pengaktifan kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Prioritas lainnya mencakup normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul dan bendungan, serta pemulihan akses jalan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan bahwa percepatan penanganan telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota terdampak dan akan terus dikerjakan secara simultan, termasuk pemantauan teknis jembatan Bailey.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), BP BUMN, Satgas Darurat Jembatan, unsur TNI, BUMN, serta pemerintah daerah. Pertemuan ini menjadi ajang pembaruan progres pemulihan dari masing-masing penanggung jawab lintas sektor.
