Istana Kepresidenan menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas responden menolak sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Istana, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah menghormati setiap pendapat yang muncul.
Pemerintah Hormati Semua Pendapat
Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai pandangan terkait wacana sistem Pilkada tidak langsung. “Ya kita kan menghormati semua pendapat itu. Pasti kan semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung. Sementara belum, kan gitu,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (8/1/2026).
Ia menambahkan bahwa tidak ada polemik atau masalah yang signifikan terkait masih adanya penolakan terhadap usulan sistem Pilkada tidak langsung. Keputusan akhir mengenai sistem Pilkada diserahkan sepenuhnya pada proses yang sedang berjalan.
“Nggak ada masalah juga, kita lihat nanti,” ucapnya.
Hasil Survei LSI Denny JA
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei yang mengindikasikan penolakan kuat terhadap wacana Pilkada melalui DPRD. Survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden, terutama dari kalangan Generasi Z, tidak setuju dengan sistem tersebut.
Dalam survei tersebut, responden diberikan pertanyaan: ‘Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD’. Hasilnya adalah sebagai berikut:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
