Sidoarjo, Jawa Timur – Kapolresta Sidoarjo, Kombes Christian Tobing, meluncurkan sebuah inovasi signifikan melalui pengembangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mal Mini Pelayanan Polri. Program ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari pengurusan surat kehilangan hingga pembuatan laporan.
Usulan Hoegeng Awards 2026
Inisiatif Kombes Christian Tobing ini mendapat apresiasi dari warga Sidoarjo, Adi Kriswanto, yang mengusulkannya untuk mengikuti Hoegeng Awards 2026. Adi mengaku terkesan dengan efisiensi pelayanan saat mengurus kehilangan STNK di Polresta Sidoarjo.
“Saya pernah ngurus kehilangan, waktu itu kan STNK saya hilang, saya pengurusannya di Polres, nah pelayanan itu lebih cepat, bagus pelayananannya. Langsung jadi satu, nah itulah usulan saya,” ujar Adi Kriswanto kepada detikcom, Jumat (30/1/2026).
Adi menjelaskan bahwa proses pengurusan surat kehilangan yang dilakukannya sekitar satu bulan lalu berjalan sangat cepat. Ia tidak perlu mengantre lama di SPKT Mal Mini Pelayanan Polri Polresta Sidoarjo.
“Untuk pelayanan di SPKT itu langsung dilayani, jadi satu, untuk kelengkapan itu situ jadi satu. Untuk kehilangan, kelengkapan yang lain-lain yang diperlukan di Samsat itu langsung jadi satu di situ, jadi lebih cepat lah. Kalau di Samsatnya itu nunggu 1 minggu selesai STNK-nya, cuma kelengkapan di Polres itu butuh 5 menit sudah selesai,” tuturnya.
Selain itu, Polresta Sidoarjo juga menyediakan layanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara daring. Adi menambahkan bahwa proses ini juga tergolong cepat.
“Setahu saya bisa di situ, SKCK online. Kalau waktu dulu untuk online (pelayanannya) baik, nanti ambil SKCK-nya di Polres. Teman-teman juga bilang seperti itu, cepat pelayananannya,” ungkapnya.
Konsep Pelayanan Satu Atap
Kombes Christian Tobing menjelaskan bahwa Mal Mini Pelayanan Polri ini merupakan pengembangan dari sistem pelayanan satu atap. Tujuannya adalah menyatukan berbagai jenis layanan yang sebelumnya terpisah-pisah.
“Jadi sistem pelayanan itu satu atap. Menyatukan semua jenis layanan yang tadinya pelayanan itu terpisah-pisah, ataupun tidak satu tempat, jadi untuk ngurus SKCK terpisah, kemudian sidik jari terpisah, kemudian pembayaran PNBP di Bank BRI juga terpisah,” kata Kombes Christian kepada detikcom.
Di dalam satu gedung Mal Mini Pelayanan Polri, tersedia berbagai layanan, meliputi laporan polisi, Rekom-Reskrim, Laka, tilang, pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor, layanan dan perpanjangan SIM, SKCK, loket BRI, layanan pengaduan masyarakat, surat-menyurat, hingga pelayanan terpadu PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).
Inovasi ini dilatarbelakangi oleh kesulitan warga yang sebelumnya harus berpindah-pindah gedung untuk mengurus berbagai keperluan. Kombes Christian ingin menciptakan efektivitas, efisiensi, serta memberikan pelayanan yang nyaman dan berkualitas.
“Karena tentunya mengintegrasikan seluruh layanan satu gedung,” ucapnya. “Sehingga masyarakat mudah, langsung datang, tentunya yang paling utama adalah bagaimana kami bisa mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan layanan yang dilakukan personel kami.”
Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat dalam penilaian layanan juga menjadi bagian dari program ini. Tujuannya adalah memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang baik, cepat, dan bebas dari birokrasi yang berbelit.
“Berkaitan dengan sistem antrean, kita buat program berkaitan dengan indeks kepuasan masyarakat, kita ambil dari masyarakat yang sudah menerima layanan itu. Ya harapannya masyarakat dapat mendapatkan layanan dengan baik, prosesnya cepat, tidak terjadi birokrasi yang panjang untuk masyarakat sehingga meningkatkan produk layanan kami kepada masyarakat,” tuturnya.
Untuk mempermudah warga, layanan SKCK online dan SKCK keliling online juga dioptimalkan.
Aksesibilitas bagi Kelompok Rentan
Mal Mini Pelayanan Polri juga memperhatikan aksesibilitas bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Fasilitas seperti area parkir khusus, marka jalan, petunjuk arah yang jelas, dan duta pelayanan khusus telah disediakan.
“Di situ juga kami sudah menyiapkan sarana-prasarana untuk kelompok rentan. Mulai dari area parkir khusus yang telah disediakan di luar gedung pelayanan. Untuk kelompok rentan dilengkapi dengan marka jalan dan petunjuk arah yang jelas, dan adanya duta pelayanan yang khusus melayani kelompok rentan,” jelasnya.
Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
Inovasi lain yang dihadirkan adalah layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Layanan ini mengintegrasikan berbagai stakeholder dan instansi terkait untuk memberikan akses keadilan bagi korban.
“Di situ kami membuat inovasi pelayanan terpadu satu atapnya untuk terintegrasi antara stakeholder dan instansi terkait. Jadi kami berusaha untuk memberikan akses keadilan untuk perempuan dan anak yang akan melaporkan terkait dengan tindak pidana perempuan dan anak, sehingga pada saat datang itu langsung kita layani bersama mulai dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Kejaksaan, juga dari psikologi,” ujar Kombes Christian.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga turut hadir untuk memberikan jaminan kepada korban yang melapor.
Layanan khusus ini dibuat sebagai respons terhadap tingginya kasus perempuan dan anak di wilayah Sidoarjo.
“Dilatar belakangi kejadian laporan tentang perempuan dan anak banyak di Sidoarjo ini, dan dengan kami melakukan evaluasi dan monitoring, kami melakukan upaya-upaya perbaikan layanan untuk perempuan dan anak,” ujarnya.
Penghargaan dan Pengalaman
Atas inovasi pelayanan satu pintu ini, Kombes Christian Tobing telah menerima penghargaan dari Menteri PAN dan RB serta Menteri Sosial.
Kombes Christian mengungkapkan bahwa peningkatan pelayanan ini juga telah diterapkan saat ia bertugas di jabatan sebelumnya, seperti di Polres Pati dan Polres Wonogiri.
“Saya waktu di Pati juga melaksanakan ini, inovasi kaitan pelayanan terpadu ini, kemudian di Wonogiri juga, waktu itu juga kami di Wonogiri juga mendapatkan predikat pembangunan zona integritas, kemudian di Pati juga, kemudian termasuk terkait pelayanan ini,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pelayanan terpadu ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien, sekaligus menekan praktik pungutan liar melalui sistem pengawasan CCTV dan penempatan personel pengawasan dari Provos.
“Pelayanan cepat, efektif dan efisien, dan waktunya juga dan paling utama ya pengawasan dalam ketiadaan pungutan liar. Kan di tempat layanan itu kami lakukan pengawasan terhadap personel melalui CCTV dan penempatan personel pengawasan dari Provos,” pungkasnya.
