Indonesia secara resmi terpilih untuk memegang jabatan Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2026. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai penetapan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk membuktikan komitmennya dalam perlindungan HAM di kancah global.
Momentum Pembuktian Komitmen HAM
Andreas mengapresiasi upaya diplomasi yang telah dilakukan oleh perwakilan Indonesia di Jenewa, di bawah kepemimpinan Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. “Apresiasi kepada fungsi diplomasi RI, khususnya perwakilan tetap RI di Jenewa yang dipimpin oleh Sidharto Reza Suryodipuro yang mampu melobby dan meyakinkan anggota Dewan HAM PBB untuk Indonesia menjadi presiden Dewan HAM PBB,” ujar Andreas kepada wartawan pada Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, kepercayaan internasional ini merupakan tanggung jawab besar bagi Indonesia. “Selanjutnya tentu menjadi tugas KemHAM, Komnas HAM dan lembaga yang bergerak dibidang perlindungan HAM serta kita masyarakat bangsa ini untuk membuktikan dan menunjukan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia pun mempunya komitmen dan menempatkan perlindungan HAM dalam prioritas pembangunan,” tuturnya.
Proses Pemilihan dan Mandat Indonesia
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, penetapan ini dilakukan secara resmi pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama di tahun 2026 di Jenewa.
Indonesia dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Proses ini merupakan hasil kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI.
Selain mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI juga secara aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai Perwakilan negara sahabat di Jakarta. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelum menjabat di Jenewa, Sidharto pernah memegang berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
