Jenewa, Swiss – Indonesia, sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, akan memimpin sidang ke-61 Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Forum internasional ini diproyeksikan akan dihadiri oleh lebih dari 100 pejabat dunia.
Pembukaan dan Pernyataan Penting
Sidang Dewan HAM PBB akan diawali dengan Pertemuan Tingkat Tinggi (High-Level Segment) yang dijadwalkan pada 23-25 Februari 2026. Acara ini akan dibuka oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa yang juga menjabat sebagai Presiden Dewan HAM, Duta Besar Sidharto R Suryodipuro. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada 23 Februari. Selain itu, forum ini juga akan dihadiri oleh Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, dan Komisioner Tinggi HAM PBB yang turut memberikan pernyataan.
Lebih dari 100 pejabat tingkat tinggi dari berbagai negara, termasuk sejumlah kepala negara dan pemerintahan, telah mengonfirmasi kehadiran mereka. Presiden Timor Leste, Jose Ramos-Horta, dan Presiden Kolombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, direncanakan hadir secara langsung. Sementara itu, Presiden Marshall Islands, Perdana Menteri Nepal, dan Perdana Menteri Somalia akan menyampaikan pernyataan mereka melalui konferensi video.
Konteks Global dan Tema Kepresidenan Indonesia
Sesi ke-61 Dewan HAM PBB ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Sidang digelar di tengah lanskap global yang semakin kompleks, ditandai oleh ketegangan geopolitik dan tekanan finansial terhadap sistem PBB. Di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB berkomitmen untuk tetap teguh menjalankan mandatnya secara konsisten, menjaga ruang dialog yang inklusif, serta memperkuat kerja sama internasional demi perlindungan dan pemajuan HAM yang setara dan universal bagi semua.
Indonesia mengusung tema “Presidency for All” sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Tema ini mencerminkan komitmen untuk memastikan Dewan HAM tetap menjadi ruang yang inklusif, menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif, dan memperkuat kerja sama sebagai fondasi utama perlindungan HAM yang universal.
Prioritas Indonesia: Hak Anak dan Pangan Bergizi
Sejalan dengan prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia juga akan mempromosikan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan dan hak anak bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan bagian esensial dari perlindungan HAM dan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
Agenda Pembahasan
Sesi ke-61 Dewan HAM PBB akan menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu tematis dan situasi HAM yang menjadi perhatian global. Isu tematik yang akan diangkat meliputi pencegahan sunat perempuan, peringatan 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Durban, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.
Selain itu, Dewan HAM PBB juga akan membahas mengenai kerja sama teknis dan penguatan kapasitas bagi sejumlah negara, termasuk Republik Demokratik Kongo, Mali, Ukraina, Haiti, Republik Afrika Tengah, dan Georgia. Perkembangan situasi HAM di Afghanistan, Sudan, Wilayah Pendudukan Palestina, Sudan Selatan, Myanmar, Ukraina, Belarus, Venezuela, Suriah, Republik Demokratik Rakyat Korea, Nikaragua, dan Iran juga menjadi agenda pembahasan penting dalam sidang ini.
