Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyambut baik terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Ia menilai posisi ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM di kancah internasional.
Momentum Strategis Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Dave Laksono menyatakan bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 adalah momentum strategis untuk menegaskan kembali prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. “Komisi I DPR RI memandang bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 merupakan momentum strategis untuk menegaskan kembali politik luar negeri kita yang bebas aktif,” kata Dave kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, Indonesia harus mampu menjadi penyeimbang yang kredibel di tengah meningkatnya konflik geopolitik global. Ia menekankan bahwa politik bebas aktif bukan sekadar slogan, melainkan prinsip yang memandu diplomasi Indonesia agar tidak terperangkap dalam blok kepentingan tertentu. “Melainkan prinsip yang menuntun diplomasi kita agar tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu, melainkan tetap konsisten memperjuangkan nilai universal, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.
Posisi sebagai Presiden Dewan HAM PBB, lanjut Dave, akan memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang, memperluas jejaring diplomasi, serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di percaturan global. “Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki ruang untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang, memperluas jejaring diplomasi, serta meningkatkan posisi tawar dalam percaturan global,” sambung dia.
Jaga Independensi dan Komitmen Kemanusiaan
Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa Komisi I DPR akan memastikan setiap langkah diplomasi yang diambil berpijak pada kepentingan nasional dan mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian, keadilan, serta penghormatan HAM. “Komisi I DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan agar kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tidak dimanfaatkan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. Indonesia harus menjaga independensi sikap diplomasi, sehingga tetap dipercaya sebagai mediator dan penyeimbang di forum HAM global,” ungkapnya.
Dave menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan pemerintah menjalankan mandat tersebut secara transparan dan konsisten. Komisi I DPR akan aktif melakukan dialog hingga evaluasi kebijakan demi memperkuat reputasi bangsa. “Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB bukan hanya dimaknai sebagai kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi komunitas internasional dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal,” tuturnya.
Ia berharap Indonesia dapat menjadi jembatan yang memperkuat dialog antarnegara, mendorong kerja sama multilateral, serta memastikan forum HAM global berjalan secara kredibel, berimbang, dan berpihak pada kemanusiaan. “Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan yang memperkuat dialog antarnegara, mendorong kerja sama multilateral, serta memastikan bahwa forum HAM global berjalan secara kredibel, berimbang, dan berpihak pada kemanusiaan,” imbuh dia.
Indonesia Resmi Pimpin Dewan HAM PBB 2026
Sebelumnya, Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan dari komunitas internasional untuk memimpin pembahasan agenda HAM global. Indonesia secara resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026, yang bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama di tahun 2026 di Jenewa. Pemilihan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dilakukan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan.
Proses penetapan ini merupakan hasil kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI. Selain mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI juga aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai perwakilan negara sahabat di Jakarta.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelum menjabat di Jenewa, Sidharto pernah menduduki berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
