Indonesia secara resmi mengemban amanah sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Menanggapi kepercayaan internasional ini, Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, memberikan pandangannya mengenai tantangan dan harapan yang menyertai posisi strategis tersebut.
Tantangan Profesionalisme dan Kredibilitas
Rezasyah menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak didukung oleh data yang sahih.
“Sebagai Presiden Dewan HAM dunia, diharapkan RI mampu berperilaku profesional, dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi HAM yang tidak berbasis data sahih,” ujar Rezasyah kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Lebih lanjut, Rezasyah menyoroti pentingnya mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga kredibilitas forum multilateralisme tersebut.
“Dalam pengambilan keputusan, RI hendaknya mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dengan semua anggota Dewan HAM dunia,” imbuhnya.
Persaingan Diplomatik dan Pengaruh Global
Pemilihan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tidak lepas dari persaingan diplomatik yang ketat. Rezasyah menyebutkan bahwa Indonesia bersaing dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Marshall Islands, yang didukung oleh kekuatan diplomatik Amerika Serikat.
Ia mengilustrasikan potensi tekanan yang bisa datang dari kekuatan global. “Andaikan Amerika Serikat ingin menggeser Indonesia, Presiden Donald Trump bisa saja menghimpun kekuatan global yang dimilikinya, termasuk menekan tiga sekutunya tersebut, untuk fokus pada salah satu diantara mereka,” jelasnya.
Namun, Rezasyah mengapresiasi kualitas diplomasi Indonesia yang dinilainya sangat efektif dalam beberapa waktu terakhir. Ia merujuk pada pandangan kritis Indonesia terhadap serangan AS ke Venezuela yang dinilai tidak berbasis hukum internasional, serta penekanan pada penyelesaian krisis melalui dialog.
“Tampaknya kualitas diplomasi RI seminggu terakhir sangat mujarab. Dalam hal ini, pandangan kritis RI atas serangan AS ke Venezuela dengan berbasis hukum internasional dan penyelesaian krisis secara dialogis dan pragmatis, terbukti berhasil mengekang AS untuk tidak mengedepankan kepongahannya,” katanya.
Harapan Sikap Tegas di Tengah Dinamika Geopolitik
Di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks, publik Indonesia memiliki harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam hubungan internasional.
Rezasyah menambahkan, “Namun pada saat yang sama, publik Indonesia sebenarnya berharap pemerintahan Presiden Prabowo bersikap lebih keras. Karena pemerintah AS yang sedang diatas angin, berpotensi menyerang negara-negara yang lain. Termasuk mengincar Indonesia, yang memiliki kandungan SDA dalam jumlah fantastis.”
Proses Penetapan dan Mandat Baru
Sebelumnya, Indonesia telah resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Penetapan ini dilakukan secara resmi pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026 di Jenewa, bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama di tahun tersebut.
Indonesia dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan. Proses ini merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sidharto memiliki rekam jejak yang mumpuni, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
