Berita7 — Di era digital yang serba terhubung, media sosial menjadi garda terdepan bagi instansi pemerintah maupun perusahaan untuk berinteraksi dengan publik. Namun, banyak pengelola media sosial yang masih terjebak dalam pola pikir lama, sehingga pesan yang disampaikan tidak efektif.

Dalam acara The Classroom Batch 3, Head of Brand Communication detikcom Karel Anderson membedah secara mendalam kekeliruan-kekeliruan tersebut dalam materi BrandLab+ ‘7 Dosa Branding di Sosial Media’. Ia menyoroti bagaimana banyak pemangku kepentingan tanpa sadar terus mengulang kesalahan yang sama dalam mengelola konten media sosial.

1. Merasa Sudah Komunikasi Padahal Baru Publikasi

Kesalahan paling umum adalah kegagalan membedakan antara publikasi dan komunikasi. Banyak pengelola media sosial merasa tugas selesai setelah konten diunggah, padahal sekadar memposting gambar atau informasi bukanlah komunikasi yang utuh. “Posting itu bukan komunikasi, itu adalah publikasi, bukan komunikasi,” ujar Karel Anderson di Wisma PGN Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/7/2026). Ia menekankan bahwa komunikasi yang berhasil harus melewati tahapan awareness, engagement, trust, hingga menghasilkan action. “Kalau orang berubah setelah melihatnya, itu baru komunikasi,” jelasnya.

2. Merasa Semua Informasi Penting

Dosa kedua adalah anggapan bahwa setiap kegiatan institusi harus diketahui publik tanpa mempertimbangkan kebutuhan audiens. Humas instansi seringkali membanjiri media sosial dengan dokumentasi rapat atau seremonial yang kurang menarik bagi masyarakat luas. “Merasa semua informasi penting. Merasa semua kegiatan penting. Padahal mungkin yang menarik dari kita belum tentu menarik untuk masyarakat,” ungkapnya. Hal ini dapat menyebabkan algoritma media sosial membaca rendahnya ketertarikan publik, berujung pada penurunan jumlah pengikut.

3. Mengira Viral adalah Satu Sisi Keberhasilan

Banyak tim konten terlalu terpaku pada metrik angka seperti jumlah penayangan (views). Mereka mengira konten yang viral otomatis merupakan keberhasilan branding, padahal jumlah views yang besar belum tentu memberikan dampak nyata bagi program kerja organisasi. Karel membandingkan, “Prinsipnya tidak semua yang viral berdampak, tidak semua yang berdampak harus viral.” Konten dengan 50 ribu views yang berhasil mengajak 5.000 orang berpartisipasi dalam program lebih berdampak daripada konten dengan 1 juta views tanpa hasil konkret.

4. Tidak Punya Unique Value

Kesalahan keempat adalah ketiadaan pembeda antara satu brand atau instansi dengan yang lain. Banyak pihak membuat konten seragam tanpa ciri khas yang kuat. “Dosa berikutnya yang sering terkenal adalah gak punya unique value,” jelasnya. Fokus pada konten tanpa membangun identitas brand yang khas akan membuat instansi sulit dikenali. Eksekusi yang unik menjadi pembeda yang diingat publik.

5. Senang dengan Bahasa Birokrasi

Penggunaan bahasa birokrasi yang kaku, rumit, dan berjarak menjadi dosa kelima, terutama pada instansi pemerintahan. Data mentah yang rumit harus diubah menjadi cerita agar masyarakat paham dan tergerak. “Data membuat orang mengerti cerita, membuat orang bergerak,” ungkapnya. Kalimat seperti “Hutan berkurang 1 juta hektare” kurang menyentuh emosi dibandingkan cerita “anak, cucu kita mungkin tidak pernah melihat orang utan di alam liar.”

6. Memaksa Netizen

Banyak humas mengemas isu besar secara makro, membuat masyarakat merasa masalah tersebut tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Karel mengingatkan agar isu-isu besar didekatkan pada apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Contohnya, daripada membahas ‘perubahan iklim global’, lebih baik menyoroti aspek yang dirasakan langsung seperti suhu udara harian yang terasa lebih ekstrem.

7. Tidak Ada Emotion yang Dikirimkan

Terakhir adalah ketidakmampuan menyederhanakan kalimat ajakan menjadi bahasa yang kasual di media sosial. Kalimat yang terlalu teoritis akan dilewati audiens. “Tugas humas dan sosial media bukan membuat publik melihat konten kita. Tugas kita adalah membuat mereka merasa bahwa isu yang kita bawa adalah isu mereka juga,” jelas Karel.

Karel berharap tim humas, terutama di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), dapat memastikan pesan di media sosial dirasakan sebagai kepentingan bersama. Kegiatan The Classroom Batch 3 yang berlangsung pada 14-16 Juli 2026 di Bogor ini diikuti 36 peserta Tim KLH/BPLH dari berbagai wilayah di Indonesia.

Kapokja Komunikasi Informasi dan Edukasi Biro Humas KLH/BPLH, Romi Setiawan, berharap peserta menjadi lebih berani, percaya diri, dan mampu menjadi rekan diskusi bagi pimpinan setelah mengikuti materi. Ia menilai transformasi komunikasi digital sangat mendesak, mengingat target audiens isu lingkungan hidup ke depan didominasi generasi muda yang aktif di media sosial.

Romi menjelaskan indikator keberhasilan program ini adalah perubahan kualitas konten dan respons audiens. “Paling gampang dan sudah diukur, satu, kalau beritanya semakin banyak, terus bisa kerja, artinya materi untuk news-nya juga dimakan oleh mereka, dipraktikkan,” tuturnya.

Ia menegaskan posisi detikcom bukan sekadar media pembuat berita, melainkan rujukan validasi informasi bagi masyarakat. Ke depan, melihat tingginya permintaan, pihaknya membuka peluang menyelenggarakan kelas pelatihan yang lebih spesifik dan komprehensif.