Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong agar pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen diprioritaskan di wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Langkah ini dinilai HNW akan efektif dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) hingga tahun 2025, tercatat telah berdiri 166 Sekolah Rakyat rintisan. Sebagian besar sekolah ini diselenggarakan di lingkungan instansi Kemensos seperti Sentra dan BP3KS, atau bekerja sama dengan institusi lain seperti gedung Pemda, Balai, hingga kampus. Wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi lokasi terbanyak pendirian SR rintisan.
Menindaklanjuti arahan Presiden, pada tahun 2026 akan dibangun Sekolah Rakyat permanen di setiap Kabupaten. Pembangunan ini akan menggunakan site plan yang terstandarisasi, dengan tanah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan sarana oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
HNW menekankan bahwa identifikasi wilayah prioritas oleh Kementerian Sosial sangat penting mengingat pembangunan SR permanen akan dilakukan secara bertahap. Ia mengusulkan agar prioritas diberikan kepada wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
Prioritas Berbasis Kemiskinan
“Tentu karena pembangunan SR Permanen akan bertahap maka Kementerian Sosial harus mengidentifikasi wilayah prioritas, dan saya usulkan agar dimulai berbasis tingkat kemiskinan wilayah,” ujar HNW dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Aceh masuk dalam kategori tersebut. Oleh karena itu, HNW berpendapat pendirian SR di wilayah-wilayah ini seharusnya didahulukan dan diperbanyak.
“Agar bisa mewujudkan program memutus dan memotong lingkaran kemiskinan antar generasi melalui advokasi pendidikan yang berkualitas,” tambahnya.
HNW meyakini bahwa jika persoalan kemiskinan dapat diatasi melalui program SR, kesenjangan antar wilayah juga akan berkurang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan integrasi bangsa dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama di tengah munculnya kembali isu separatisme.
Dukungan Anggaran dan Kelompok Rentan
HNW mengungkapkan bahwa usulannya untuk memprioritaskan wilayah termiskin dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah menjadi keputusan rapat. Penyelenggaraan SR harus dilakukan secara selektif dan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Ia juga mengingatkan Kemensos agar tidak mengurangi perhatian pada kelompok masyarakat rentan lainnya, seperti Yatim Piatu (Yapi), Disabilitas, dan Lansia, meskipun SR menjadi Program Prioritas. Program Permakanan yang ditargetkan untuk 116.754 lansia dan 36.000 disabilitas hingga kini belum memiliki alokasi anggaran.
Kendala serupa juga dihadapi bantuan bagi Yatim Piatu, padahal pada tahun 2025 program ini berhasil disalurkan dan membantu 270.000 anak.
“Untuk memenuhi pelaksanaan program-program sosial itu, sejak awal kami di Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Komisi VIII DPR RI bersama yang lain sudah mendukung tambahan anggaran bagi Kementerian Sosial yang tahun lalu diajukan Rp 12,5 Triliun. Dan ketika kini hanya diajukan tambahan anggaran sebesar Rp 7,4 Triliun, harapannya agar permintaan ini diluluskan Kemenkeu, agar program prioritas seperti Sekolah Rakyat dapat dijalankan, dan program untuk bantu kelompok rentan; Yatim piatu, disabilitas, dan lansia juga tetap bisa diwujudkan,” pungkasnya.
