Berita7 — Pandeglang – Wakil Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Banten, Komarudin, mengungkapkan bahwa dari 846 Sekolah Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Banten, baru sekitar 20 persen yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)..

Standarisasi Kelayakan Produksi Terancam Dicabut

“Info sementara yang kita terima 20 persen yang sudah memiliki SHLS, yang lain sedang proses karena banyak item yang harus dipenuhi,” ujar Komarudin di Pandeglang, Selasa (27/1/2026).

Komarudin menegaskan bahwa setiap SPPG diwajibkan memiliki SLHS sebagai syarat standar kelayakan produksi. Kegagalan memenuhi standar ini dapat berujung pada pencabutan izin produksi.

“Kalau itu tidak dipenuhi itu bisa dicabut. Jadi sebenernya berbagai masalah yang muncul soal menu, soal KLB dan lain sebagainya, itu soal standardisasi. Artinya, ada SPPG yang sebenarnya sudah bagus, tapi ada juga yang belum, yang belum berarti dia belum terstandardisasi, sehingga upaya kita mendorong supaya standardisasi itu dipenuhi, salah satunya SHLS,” jelasnya.

Monitoring dan Target Pemenuhan SLHS

Untuk memastikan standar terpenuhi, Satgas MBG Banten akan melakukan pemantauan ke sejumlah SPPG. “Minggu depan kami keliling untuk memfokuskan pemenuhan SLHS termasuk kita dorong yang belum,” kata Komarudin.

Satgas MBG menargetkan total 1.200 SPPG di Provinsi Banten dengan sasaran penerima manfaat mencapai lebih dari 3 juta orang. Saat ini, capaian target tersebut baru sekitar 70 persen.

“SPPG di Provinsi Banten sebanyak 846 tersebar di empat kabupaten-kota, penerima kurang lebih 2,1 juta. Sementara target kita sekitar 1.200 SPPG, penerima manfaat di atas 3 juta, artinya saat ini sekitar 70 persen dari target. Dan mudah-mudahan tahun 2026 ini nanti terpenuhi targetnya,” pungkasnya.