Ulama Nahdlatul Ulama, KH Ahmad Muwafiq atau yang akrab disapa Gus Muwafiq, menyatakan pandangannya mengenai posisi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, Polri secara inheren seharusnya berada di bawah komando langsung presiden.
Dasar Historis dan Filosofis Kepolisian
Gus Muwafiq menjelaskan bahwa penempatan Polri di bawah presiden merupakan sifat mutlak dari sebuah kepolisian. Ia mengaitkan hal ini dengan istilah ‘Bhayangkari’ atau ‘Bhayangkara’ yang melekat pada institusi Polri.
“Sesungguhnya secara sederhana kalau Polri masih disebut Bhayangkari atau Bhayangkara itu adalah menunjukkan bahwa sifat mutlak dari kepolisian masih mengadaptasi dari pasukan khususnya Gajah Mada,” ujar Gus Muwafiq dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).
Ia melanjutkan, istilah tersebut mengadaptasi dari pasukan khusus era Majapahit yang berada langsung di bawah kendali raja. Pasukan ini dibentuk untuk menangani situasi darurat atau kebutuhan penanganan khusus.
“Pasukan ini di bawah langsung kendali raja, untuk apa? Untuk kondisi kondisi yang sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat atau keadaan-keadaan yang memang membutuhkan penanganan khusus,” jelasnya.
Nilai Satya Haprabu dan Kesetiaan pada Presiden
Lebih lanjut, Gus Muwafiq menyinggung nilai luhur ‘Satya Haprabu’ yang tertanam dalam diri anggota Polri. Nilai ini dimaknai sebagai kesetiaan kepada pemimpin dan negara.
“Nah makanya dalam Polri ada satu yang disebut dengan Satya Haprabu, Satya Haprabu sesungguhnya adalah untuk kesetiaan kepada seorang raja yang dalam hal ini yang sudah menjadi NKRI adalah seorang presiden,” tuturnya.
Dengan demikian, Gus Muwafiq berpendapat bahwa penempatan Polri di bawah presiden akan membawa dampak positif bagi institusi tersebut.
“Maka sesuai UU dan sesuai idealitas selama ini memang sebaiknya Polri langsung di bawah presiden RI, mungkin situasi itu akan lebih membawa kepolisian dalam kondisi yang semakin baik,” pungkasnya.
