Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi melarang penanaman kelapa sawit di seluruh wilayahnya. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang diteken oleh Gubernur Dedi Mulyadi pada 29 Desember 2025.
Alasan Penolakan Kelapa Sawit
Pemprov Jabar menilai bahwa tanaman teh, kopi, dan karet lebih cocok dikembangkan di wilayahnya dibandingkan kelapa sawit. Dalam surat edaran tersebut, ditegaskan bahwa pengembangan komoditas perkebunan harus selaras dengan kondisi wilayah. Kelapa sawit dinilai bukan tanaman yang sesuai dengan daya dukung lingkungan Jawa Barat, mengingat wilayahnya yang relatif sempit dan memiliki fungsi ekologis yang penting.
Larangan Menyeluruh
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan melalui surat edaran tersebut, “Melarang penanaman baru kelapa sawit di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, baik pada lahan milik masyarakat, badan usaha, maupun pihak lainnya.” Larangan ini berlaku menyeluruh, mencakup petani perseorangan maupun perusahaan.
Pengalihan Komoditas
Selain menghentikan penanaman baru, Pemprov Jabar juga mengatur nasib kebun sawit yang terlanjur ada. Area yang telah ditanami sawit diminta untuk dialihkan secara bertahap ke komoditas lain yang lebih sesuai. Penggantian komoditas ini harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:
- Merupakan komoditas unggulan Jawa Barat atau unggulan daerah setempat.
- Sesuai dengan kondisi agroekologi dan daya dukung lingkungan.
- Mendukung pelestarian fungsi ekologis, konservasi tanah dan air.
- Menekan risiko kerusakan lingkungan.
Gubernur menjelaskan, “Komoditas seperti teh, kopi, karet, dan tanaman perkebunan ramah lingkungan lainnya dinilai lebih sejalan dengan karakter wilayah Jawa Barat.”
