Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan komitmen penuh untuk memberikan akses audit seluas-luasnya kepada BPKP di seluruh lini pemerintahan provinsi.
Kesepakatan ini ditandatangani di Balai Kota Jakarta pada Rabu (11/2/2026). Pramono Anung mengapresiasi kolaborasi ini sebagai langkah krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. “Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPKP karena hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan nota kesepahaman untuk pengawasan tentang penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya,” ujar Pramono.
Gubernur menegaskan bahwa tidak akan ada pembatasan bagi BPKP dalam melakukan audit dan pendalaman di lingkungan Pemprov DKI. Ia mempersilakan lembaga pengawasan internal pemerintah itu untuk menelusuri seluruh sektor yang dianggap perlu. “Kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Apa yang ingin diaudit, dilakukan audit, didalami, dilihat dan sebagainya, sepenuhnya kami persilakan,” tegasnya.
Menurut Pramono, keterbukaan ini merupakan elemen penting dalam membangun pemerintahan yang kredibel dan akuntabel. Ia meyakini pengawasan independen akan berkontribusi pada perbaikan sistem secara dini.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyambut baik komitmen Pemprov DKI yang memberikan ruang luas untuk pengawasan. Yusuf menjelaskan bahwa hasil pengawasan nantinya akan difokuskan pada perbaikan tata kelola dan pencegahan penyimpangan. “Hari ini kami menandatangani MoU tentang pengawasan BPKP di DKI. Pak Gubernur sudah sampaikan, beliau persilakan kami masuk ke mana saja tanpa halangan, tanpa batasan. Kesemuanya nanti akan menjadi perbaikan kalau kami temukan sesuatu,” kata Yusuf.
BPKP menilai kolaborasi ini diharapkan dapat membuat jalannya pemerintahan daerah menjadi lebih efektif, minim hambatan, dan terhindar dari praktik kecurangan. Kerja sama pengawasan ini juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya target Jakarta sebagai kota global dan berbudaya. “Sehingga harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya mudah-mudahan bisa terwujud dengan lancar di masa pemerintahan beliau,” imbuhnya.
