Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak lagi dilakukan secara sepaket. Ia menyarankan agar hanya kepala daerah saja yang dipilih, bukan beserta wakilnya.
Usulan Pemilihan Kepala Daerah Saja
“Saya sendiri mengusulkan agar Pilkada hanya untuk memilih kepala daerahnya saja, bukan paket kepala dan wakil kepala daerah. Baik pemilihannya dilakukan di DPRD apalagi kalau ada opsi tetap pemilihan secara langsung, dan itu semua harus diatur di dalam UU,” kata Doli kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).
Doli menjelaskan bahwa sebelum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Partai Golkar telah membentuk Tim Kajian Politik yang bekerja selama kurang lebih 1,5 tahun. Tim ini mengkaji berbagai aspek terkait sistem pemilu, partai politik, hingga Pilkada, dan telah menghasilkan tiga opsi rekomendasi.
Tiga Opsi Rekomendasi Pilkada
Menurut Doli, opsi pertama adalah Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, seperti yang berlaku saat ini. Opsi kedua adalah seluruh Pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Sementara itu, opsi ketiga adalah pelaksanaan Pilkada oleh DPRD untuk pemilihan gubernur dan Pilkada secara asimetris atau hybrid untuk pemilihan bupati/wali kota.
Pertimbangan Tingginya Biaya Politik
Salah satu pertimbangan utama munculnya usulan Pilkada melalui DPRD adalah tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung. Biaya tersebut, kata Doli, tidak hanya mencakup biaya penyelenggaraan, tetapi juga biaya politik lain yang dinilai jauh lebih besar.
“Sementara tetap dimasukkannya opsi pilkada secara langsung karena mempertimbangkan prinsip demokrasi (pelibatan rakyat), serta prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah kita,” jelasnya.
Doli menambahkan bahwa dalam Rapimnas Partai Golkar, hampir seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mengusulkan Pilkada melalui DPRD, meskipun disertai sejumlah catatan.
Konsep Baru Pilkada DPRD
Tim Kajian Politik Partai Golkar sebenarnya juga telah mempersiapkan ‘konsep baru’ jika opsi Pilkada oleh DPRD dipilih. Konsep baru ini berupaya mengakomodir dan menggabungkan dua prinsip utama: prinsip demokrasi (pelibatan rakyat) dan prinsip penyelenggaraan Pilkada yang murah, efisien, serta bebas dari praktik moral bazar pemilu seperti political transactional, money politics, dan vote buying.
Konsep ini dapat diwujudkan melalui beberapa tahapan yang melibatkan publik sebelum pemilihan dilaksanakan oleh DPRD. Keterlibatan publik dapat dimulai sejak tahapan awal pencalonan.
- Pertama, tahap rekruitmen, di mana setiap partai politik atau gabungan partai politik dapat membuka pendaftaran secara terbuka dengan melibatkan masyarakat.
- Kedua, tahap penilaian/seleksi bakal calon, di mana partai politik atau gabungan partai politik bisa membentuk tim panel yang terdiri dari para akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
- Ketiga, tahap pemilihan bakal calon; setiap partai politik atau gabungan partai politik dapat melakukan semacam konvensi atau primary election (pemilihan pendahuluan).
Doli menilai skema tersebut mampu menggabungkan dua prinsip utama, yakni pelibatan rakyat dalam proses demokrasi dan penyelenggaraan Pilkada yang lebih murah, efisien, serta meminimalkan praktik politik transaksional.
Mencegah Praktik Moral Hazard
Selain itu, Doli juga mengusulkan agar pemungutan suara dilakukan secara terbuka untuk mencegah terjadinya praktik moral hazard dalam pemilihan di DPRD.
“Untuk memastikan kekhawatiran terjadinya praktik moral hazard pemilu di dalam pemilihan akhir di DPRD, pemilihan bisa dilakukan dengan voting secara terbuka,” tuturnya.
