Partai Golkar menolak usulan penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, menilai ambang batas tersebut merupakan instrumen konstitusional dan demokratis yang penting untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia.
Penyederhanaan Sistem Kepartaian
Menurut Sarmuji, penolakan terhadap parliamentary threshold sama saja dengan menolak penyederhanaan sistem kepartaian. Hal ini dikhawatirkan akan mendorong lahirnya sistem multipartai ekstrem yang tidak selaras dengan karakter sistem presidensial.
“Parliamentary threshold adalah instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian kita. Penolakan terhadap parliamentary threshold pada dasarnya adalah penolakan terhadap sistem multipartai sederhana,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Senin (02/02/2026).
Ia menambahkan, sistem multipartai ekstrem berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan.
Konsistensi Sistem Politik Presidensial
Sarmuji menekankan pentingnya konsistensi dalam pembangunan sistem politik Indonesia. Ia berpendapat bahwa sistem kepartaian harus sesuai dan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Kita mesti konsisten terhadap pembangunan sistem politik Indonesia. Sistem politik, termasuk sistem kepartaian, harus sesuai dan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Sistem politik yang berkesesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial adalah sistem multipartai sederhana,” jelasnya.
Tanpa penyederhanaan sistem kepartaian, Sarmuji memperingatkan bahwa sistem presidensial akan terus menghadapi persoalan fragmentasi politik yang berdampak pada lemahnya efektivitas pemerintahan dan pengambilan keputusan.
Masa Depan Pemerintahan Nasional
Partai Golkar menyatakan akan terus mengawal pembangunan sistem politik nasional yang rasional dan konstitusional. Sarmuji menegaskan bahwa yang dipertaruhkan saat ini bukan hanya kepentingan partai, melainkan masa depan efektivitas pemerintahan nasional.
“Yang dipertaruhkan bukan sekadar kepentingan partai, tetapi masa depan efektivitas pemerintahan nasional. Sistem multipartai ekstrem bukan hanya tidak relevan dengan presidensialisme, tetapi juga berisiko melumpuhkan kemampuan negara dalam mengambil keputusan strategis,” pungkasnya.
Simak juga video terkait: Bahlil Minta Senior Jangan Terus-menerus Merasa Jadi Ketua Umum
