Berita7 — Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera merealisasikan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba. Pembangunan ini dinilai krusial untuk melayani kebutuhan transportasi sekitar 40 ribu warga yang mendiami pulau-pulau terluar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.

Andi Iwan menyatakan bahwa aspirasi pembangunan infrastruktur transportasi yang diterima Komisi V DPR RI selama kunjungan kerja harus ditindaklanjuti bersama kementerian terkait. “Dalam setiap kunjungan kerja yang kami lakukan, kami biasanya didampingi pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan berbagai aspirasi yang tentu kami teruskan kepada mitra kerja kami di Kementerian Perhubungan,” ujar Andi Iwan.

Namun, legislator Partai Gerindra asal Sulawesi Selatan itu mengamati bahwa usulan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba belum tercantum dalam rencana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. “Berdasarkan hasil beberapa kunjungan kerja, khususnya yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kami telah mengusulkan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba. Namun, setelah mencermati paparan yang disampaikan, usulan tersebut tampaknya masih belum terakomodasi,” katanya.

Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan tersebut menekankan perlunya perhatian khusus dari pemerintah terhadap kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah kepulauan. Ia menyoroti bahwa warga di pulau-pulau terluar Pangkep masih menghadapi keterbatasan akses dan konektivitas.

Kondisi ini terungkap saat Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pangkep. Menurut Andi Iwan, program Tol Laut dan Sabuk Nusantara belum sepenuhnya menjangkau seluruh kawasan kepulauan secara optimal. “Kami juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melihat langsung kondisi pulau-pulau terluar. Wilayah tersebut masih sulit dilayani melalui program Tol Laut maupun Sabuk Nusantara,” ujarnya.

Andi Iwan menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan penyeberangan bukan sekadar proyek fisik, melainkan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan transportasi yang memadai sangat menentukan kelancaran mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan publik, serta pergerakan ekonomi di kawasan kepulauan. “Sekitar 40 ribu jiwa di kecamatan-kecamatan terluar sangat bergantung pada layanan penyeberangan. Wilayah tersebut bahkan berbatasan dengan Kalimantan Selatan, sementara sebagian lainnya secara geografis lebih dekat ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Karena itu, kawasan ini memerlukan perhatian khusus,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa konektivitas transportasi yang baik dapat membuka keterisolasian wilayah, memperlancar arus manusia dan barang, menekan biaya angkut, memperluas pemasaran hasil produksi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau terluar.

Untuk memastikan pembangunan pelabuhan ini terwujud, Andi Iwan mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat segera melakukan kajian teknis atau studi kelayakan. Kajian ini penting agar usulan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba dapat dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah. “Jika layanan Sabuk Nusantara belum mampu menjangkau wilayah tersebut secara optimal, kami berharap Direktorat Jenderal Perhubungan Darat segera memulai kajian atau studi. Usulan ini sudah kami sampaikan dan mudah-mudahan tahun depan studi tersebut dapat dimulai sehingga anggaran pembangunannya segera dialokasikan,” pungkasnya.