Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Endang Setyawati Thohari, mendesak agar political will Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian didukung oleh regulasi yang kokoh serta penguatan anggaran untuk riset dan inovasi. Ia menilai dukungan pendanaan untuk inovasi teknologi pertanian saat ini masih lemah, meskipun berbagai hasil riset telah dicapai oleh lembaga penelitian.
Keterbatasan Anggaran Hambat Optimalisasi Hasil Riset
Menurut Endang, banyak temuan riset pertanian yang belum dapat disebarluaskan secara optimal kepada petani dan masyarakat akibat keterbatasan anggaran. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat pentingnya hasil riset untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan nasional.
Pentingnya Perlindungan Kekayaan Genetik Nasional
Lebih lanjut, Endang menyoroti urgensi percepatan pengesahan Undang-Undang Sumber Daya Genetik (SDG). Ia berpendapat bahwa keberagaman zona agroekologi di Indonesia memerlukan payung hukum yang jelas untuk melindungi kekayaan genetik nasional. Pengembangan varietas unggul harus selaras dengan potensi lokal yang ada.
“Bibit unggul belum tentu berhasil jika tidak sesuai dengan zona agroekologinya. Karena itu, potensi lokal harus dilindungi secara regulatif,” ujar Endang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/1/2026).
Perbandingan Riset Pertanian Masa Lalu dan Kini
Pernyataan tersebut disampaikan Endang usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Hortikultura di Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (23/1/2026). Ia membandingkan kondisi penelitian dan pengembangan pertanian saat ini dengan masa lalu, di mana riset pertanian menjadi prioritas utama dengan pendanaan memadai dan insentif bagi para peneliti. Saat ini, banyak hasil riset justru terhenti di tingkat peneliti dan tidak sampai ke lapangan.
Tren Penurunan Anggaran Riset dan Swasembada Pangan
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan adanya tren penurunan anggaran riset di Kementerian Pertanian. Ia menegaskan bahwa riset seharusnya diperkuat sebagai fondasi utama menuju swasembada pangan, bahkan idealnya dapat mencapai 20 persen dari total anggaran kementerian.
Meskipun demikian, Endang mengakui bahwa political will Presiden Prabowo di sektor pertanian sudah terlihat kuat. Namun, ia menekankan perlunya langkah strategis yang berkelanjutan agar kebijakan riset pertanian tidak berubah setiap kali terjadi pergantian menteri.
“BRMP sebagai penerus badan litbang harus benar-benar menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian nasional,” pungkasnya.
