Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka setelah Partai Golkar mengusulkan hal tersebut dalam hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas) partainya. Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut, dengan alasan mahalnya ongkos politik dalam sistem pilkada langsung saat ini.
Gerindra Nilai Sistem Langsung Punya Banyak Negatif
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa partainya selalu mendengarkan aspirasi dan pendapat dari berbagai pihak terkait sistem demokrasi. Berdasarkan kajian dan pembelajaran dari proses demokrasi yang terus berjalan, Gerindra berpendapat bahwa perubahan sistem perlu dilakukan jika sistem yang ada saat ini terbukti memiliki banyak sisi negatif.
“Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya. Tetapi, kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Mahalnya Ongkos Politik Menjadi Sorotan
Salah satu poin negatif yang disoroti oleh Prasetyo adalah mahalnya ongkos politik untuk menjadi kepala daerah. Ia menyebutkan bahwa negara juga menanggung beban pembiayaan yang cukup besar untuk penyelenggaraan pilkada secara langsung.
“Misalnya, dari ongkos politik gitu kan, kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaannya,” jelas Prasetyo.
Oleh karena itu, Prasetyo menegaskan bahwa Partai Gerindra mendorong penerapan pilkada tidak langsung melalui DPRD.
“Nah, inilah yang kemudian, kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” tuturnya.
Golkar Juga Usulkan Pilkada Lewat DPRD
Sebelumnya, Partai Golkar telah merampungkan Rapimnas1 Tahun 2025 yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan, termasuk mengenai pilkada melalui DPRD dan pembentukan koalisi permanen.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (21/12), menyatakan bahwa partainya mendorong transformasi pola kerja sama politik dari koalisi elektoral taktis menjadi koalisi permanen yang ideologis dan strategis.
Partai Golkar juga mengusulkan agar pilkada dilaksanakan melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan penekanan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya. Rapimnas Golkar juga merekomendasikan perbaikan dalam sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia.
