Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mengusulkan pembentukan sebuah lembaga khusus yang bertugas mengatur percepatan pembangunan hunian berbasis sosial. Lembaga ini diharapkan dapat menangani berbagai aspek teknis demi akselerasi pembangunan perumahan yang masif.
Perlunya Mekanisme Percepatan Pembangunan
Fahri Hamzah menyatakan bahwa usulan ini sejalan dengan mandat dari beberapa undang-undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan. “Ya, kebetulan ini ada beberapa kali beliau nitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan, yang saya laporkan. Karena ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan,” kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Fungsi Lembaga Baru
Lembaga yang diusulkan ini nantinya akan mengambil alih beberapa urusan krusial, meliputi pertanahan dan pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga penghunian dan manajemen hunian. Langkah ini dinilai sangat penting untuk mendorong pembangunan hunian sosial secara besar-besaran, sesuai dengan arahan Presiden.
“Yang intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan dan juga penghunian, serta manajemen daripada hunian yang berbasis kepada hunian sosial. Karena beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran,” jelas Fahri.
Koordinasi Lanjutan
Fahri Hamzah berencana untuk segera berkoordinasi lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga ini. Ia dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dalam waktu dekat untuk membahasnya.
“Kami sudah koordinasi dengan MenPAN dan Mensesneg, dan mudah-mudahan satu dua hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun ini sudah kita bisa sahkan,” ujarnya.
Selain itu, Fahri juga akan berkoordinasi dengan Danantara, yang dipandang sebagai salah satu penyedia lahan paling masif, terutama untuk konsep Transit Oriented Development (TOD). “Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti, terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat,” imbuhnya.
