Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengklarifikasi isu yang beredar mengenai persetujuan DPR RI terhadap rencana Pemerintah untuk menutup ritel modern atau minimarket demi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Isu penutupan minimarket ini muncul karena dianggap sebagai pesaing bagi Kopdes.
Klarifikasi F-PDIP
Sekretaris F-PDIP DPR RI, Dolfie O.F.P, menyatakan bahwa tidak ada pernyataan resmi dari Ketua DPR RI Puan Maharani terkait penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa. Narasi yang berkembang di publik, termasuk yang menyebut Puan Maharani menyetujui rencana tersebut, dianggap sebagai informasi yang salah.
“Tidak terdapat pernyataan resmi dari Ketua DPR RI terkait isu penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa sebagaimana yang berkembang di ruang publik,” kata Dolfie O.F.P dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).
Dinamika Pembahasan di Komisi V
Dolfie menjelaskan bahwa isu yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan dalam rapat kerja di Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto beberapa waktu lalu. Komisi V DPR disebut baru memberikan respons lisan atas isu yang disampaikan Mendes PDT.
Rapat yang dimaksud berlangsung pada November 2025, di mana Mendes PDT Yandri Susanto mengusulkan agar keberadaan minimarket yang sudah merajalela dihentikan demi kelancaran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Namun, Dolfie menegaskan bahwa respons dari anggota dewan saat itu belum merupakan keputusan resmi dari rapat kerja Komisi V DPR RI.
“Substansi yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan di Komisi V DPR RI, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi,” ungkapnya.
“Bahkan hal tersebut belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa,” sambungnya.
Kajian Mendalam Diutamakan
Dolfie menambahkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan selalu mengedepankan kajian mendalam terhadap kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan usaha, program Pemerintah, dan hajat hidup rakyat, termasuk dalam hal penutupan minimarket demi Koperasi Desa Merah Putih.
“Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian yang komprehensif dan berbasis data,” tuturnya.
F-PDIP juga menekankan bahwa kebijakan harus dibahas secara mendalam di komisi terkait sesuai mekanisme yang berlaku, serta mempertimbangkan secara menyeluruh aspek regulasi, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha.
