Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tengah berkoordinasi dengan otoritas Gabon untuk membebaskan empat Warga Negara Indonesia (WNI) yang diculik oleh kelompok bersenjata di lepas pantai negara tersebut. Insiden penculikan ini terjadi pada Sabtu malam (10/1/2026) di atas kapal penangkap ikan berbendera Gabon.
Koordinasi Intensif dengan Otoritas Gabon
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl, menyatakan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde, Kamerun, yang memiliki wilayah akreditasi merangkap Gabon, telah menjalin komunikasi dengan Konsul Kehormatan RI di Libreville, ibu kota Gabon. “KBRI juga mengupayakan permohonan bantuan Pemerintah Gabon untuk dukungan bantuan dan keselamatan bagi para WNI tersebut,” ujar Vahd Nabyl saat dihubungi, Selasa (13/1/2026).
Menurut informasi yang dihimpun, kelompok penyerang bersenjata menaiki kapal penangkap ikan dan menculik sembilan orang pelaut. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya adalah WNI yang merupakan awak kapal.
Kronologi Serangan dan Penculikan
Kepala Staf Angkatan Laut Gabon, Hubert Bekale Meyong, dalam sebuah pernyataan video yang disiarkan media Gabon, menjelaskan bahwa serangan tersebut dilakukan oleh tiga orang bersenjata. “Serangan ini, yang dilakukan oleh tiga orang bersenjata, menyebabkan penculikan sembilan awak kapal, termasuk lima warga negara Tiongkok dan empat warga negara Indonesia,” ungkapnya, seperti dilansir AFP.
Kapal penangkap ikan IB Fish 7, yang mengibarkan bendera Gabon, menjadi sasaran perompak saat sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan sekitar tujuh mil laut barat daya Ekwata, di perairan Gabon. Sementara itu, enam pelaut lainnya yang berkewarganegaraan Indonesia, Tiongkok, dan Burkina Faso dilaporkan tetap berada di atas kapal.
Pihak berwenang Gabon telah menemukan kapal pukat tersebut dan mengawalnya ke pelabuhan Libreville. Saat ini, otoritas Gabon tengah melakukan investigasi mendalam terkait insiden pembajakan yang kembali terjadi di Teluk Guinea, sebuah wilayah yang rentan terhadap aksi perompakan.
Kementerian Luar Negeri belum dapat memberikan informasi lebih rinci mengenai perkembangan kasus ini dan meminta masyarakat untuk mengikuti perkembangan selanjutnya.
