Hakim menjatuhkan vonis ringan kepada mantan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Vonis yang dijatuhkan hakim berbeda signifikan dari tuntutan jaksa penuntut umum.
Vonis Berbeda Jauh dari Tuntutan Jaksa
Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Isa Rachmatarwata dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun, majelis hakim yang diketuai Sunoto menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan kepada Isa.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim Sunoto dalam persidangan.
Alasan Hakim Berikan Vonis Ringan
Alasan hakim menjatuhkan hukuman ringan kepada Isa terungkap dalam sidang. Salah satu pertimbangan utama adalah terdakwa tidak menerima atau menikmati keuntungan materil apapun dari tindak pidana korupsi yang terjadi.
“Terdakwa tidak menerima atau menikmati keuntungan materil apapun dari tindak pidana korupsi,” ucap hakim.
Pertimbangan meringankan lainnya yang disampaikan hakim adalah Isa belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan, serta kooperatif selama proses persidangan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan jasa Isa dalam pengembangan regulasi dan penguatan industri perasuransian, serta usianya yang sudah lanjut saat menjabat.
“Terdakwa mengambil keputusan dalam situasi krisis keuangan global 2008 yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan nasional,” ujar hakim menambahkan.
Namun, hakim juga menyampaikan hal yang memberatkan vonis Isa. Terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim menyatakan bahwa Isa selaku regulator telah membuka jalan bagi PT Asuransi Jiwasraya untuk terus beroperasi dan memasarkan produk meskipun dalam kondisi insolvent atau bangkrut, yang akhirnya berdampak pada kerugian negara.
Isa dinyatakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Didakwa Merugikan Negara Rp 90 Miliar
Dalam kasus ini, Isa Rachmatarwata didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 90 miliar terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018.
Jaksa menyatakan perbuatan Isa telah memperkaya dua perusahaan reasuransi. “Bahwa perbuatan Terdakwa Isa Rachmatarwata, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hendrisman Rahim, Harry Prasetyo, dan Syahmirwan sebagaimana disebutkan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 90 miliar,” ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan.
Jaksa menyebutkan Isa diduga menyetujui produk asuransi ketika kondisi Jiwasraya sudah bangkrut saat ia menjabat Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) periode 2006-2012. Penentuan reasuransi atas kewajiban kepada pemegang polis ke perusahaan asuransi di luar negeri tidak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Perusahaan reasuransi Provident Capital Ltd diduga diperkaya sebesar Rp 50 miliar, sementara perusahaan reasuransi Best Meridian Insurance Company diduga diperkaya sebesar Rp 40 miliar. Keuntungan kedua perusahaan tersebut kemudian dianggap sebagai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Isa.
“Bahwa perbuatan terdakwa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hendrisman Rahim, Harry Prasetyo, dan Syahmirwan telah memperkaya sebagai berikut, satu, perusahaan reasuransi Provident Capital Ltd sebesar Rp 50 miliar. Dua, perusahaan reasuransi Base Meridian Insurance Company sebesar Rp 40 miliar,” ujar jaksa.
