Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan dua operasi tangkap tangan (OTT) dalam satu hari di lokasi berbeda, yang kali ini menjaring dua kepala daerah. Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo menjadi pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
OTT di Madiun Terkait Proyek dan CSR
Di Madiun, Jawa Timur, KPK menyatakan OTT ini diduga berkaitan dengan kasus dugaan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di Kota Madiun. “Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (19/1/2026).
Budi menambahkan, Wali Kota Madiun Maidi ditangkap bersama belasan orang lainnya. Mereka diamankan di Madiun. “Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur,” jelasnya. Tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam operasi ini.
Bupati Pati Sudewo Juga Terjaring OTT
Selain di Madiun, KPK juga melakukan OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pejabat yang terjaring OTT di Pati adalah Bupati Pati Sudewo.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW (Sudewo),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026). Budi belum merinci perkara yang menjerat Sudewo maupun identitas pihak lain yang diamankan bersamanya. “Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” ucapnya.
Sebelumnya, Sudewo pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api, saat ia menjabat sebagai anggota Komisi V DPR. Ia membantah adanya aliran dana ke dirinya dari kasus tersebut dan mengaku tidak mengembalikan apa pun ke KPK.
Sudewo juga pernah menjadi sorotan publik terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%. Kenaikan tersebut menuai protes warga dan akhirnya dibatalkan. Meskipun demikian, aksi demonstrasi sempat ricuh dan berujung pada pembentukan panitia khusus (pansus) pemakzulan Sudewo oleh DPRD Pati. Upaya pemakzulan tersebut gagal pada November 2025.
Saat ini, para pihak yang diamankan dalam OTT berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
