Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India yang diperuntukkan bagi Koperasi Merah Putih. Langkah ini diambil menyusul sorotan terhadap rencana tersebut, terutama saat Presiden Joko Widodo masih berada di luar negeri.
Permintaan Penundaan Impor
“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Dasco berharap Presiden Prabowo Subianto akan membahas secara mendalam rencana impor tersebut sepulang dari kunjungan kerjanya. Ia juga menekankan pentingnya mendengarkan pendapat dan mengkalkulasi kesiapan industri otomotif dalam negeri sebelum keputusan final diambil.
“Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri,” jelas Dasco. “Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” tegas Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
Alasan di Balik Rencana Impor
Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan bahwa ratusan ribu unit pikap tersebut akan digunakan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Keputusan untuk melakukan impor dari India diambil karena produksi dalam negeri dinilai belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pengadaan tersebut.
“Alasan pertama, kita pertama karena produksi lokal selama ini kan 70 ribuan, sehingga kalau kita ambil semua di lokal nanti itu kan mengganggu industri logistik yang lain-lainnya. Sehingga untuk menjaga harmonisasi kita buka ruang untuk memberikan pilihan kepada masyarakat agar punya alternatif-alternatif, sehingga kita bisa mendapatkan kendaraan dengan harga yang fair,” ujar Joao dalam keterangannya kepada detikcom, di Jakarta, Jumat (20/2).
Keputusan ini diambil untuk menjaga keseimbangan dan memberikan alternatif harga yang kompetitif bagi masyarakat.
