Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa parlemen tidak hanya berhenti pada rapat koordinasi, melainkan akan mengawal langsung proses pemulihan pascabencana di Aceh melalui kehadiran fisik di lapangan. “DPR akan mengawal betul-betul proses pemulihan dengan berkantor bergantian di lokasi bencana,” ujar Kawendra dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Kawendra seusai mengikuti rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana pada Selasa (30/12). Rakor tersebut melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan relawan.
Menurut Kawendra, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci agar seluruh program pemulihan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak. “Setelah rakor ini semua pihak harus bersama memastikan program pemulihan pascabencana berjalan terkoordinasi dan tepat sasaran. Jangan sampai ada program yang tumpang tindih atau tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” katanya.
Ia menambahkan, DPR RI akan memastikan setiap kebijakan pemulihan berjalan cepat, akuntabel, dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. “Yang paling utama adalah memastikan pemulihan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak, agar semua sesuai dengan harapan Presiden Prabowo, masyarakat bisa kembali pulih dan sejahtera,” tutur Kawendra.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan upaya penguatan koordinasi lintas sektor menjadi fokus untuk memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, terarah, dan tidak tumpang tindih. Salah satu langkah konkret adalah menempatkan pimpinan DPR RI untuk bergantian berkantor langsung di Aceh.
“Pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intensif. Secara bersama-sama kita akan meminta kementerian dan lembaga menempatkan PIC sementara di sini, agar koordinasi dengan pemerintah daerah lebih mudah,” terang Dasco.
Dasco juga mengungkapkan bahwa hasil rakor tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada hari ini, Rabu (31/12). DPR RI berharap langkah ini dapat menjadi fondasi kuat dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana, termasuk dalam perencanaan anggaran tahun 2026.
