Berita7 — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengakhiri moratorium pembangunan dapur baru bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan pentingnya memberikan prioritas kepada dapur yang telah dibangun dan memenuhi kriteria untuk dilanjutkan operasionalnya.

Yahya menjelaskan bahwa kepemimpinan baru BGN menerapkan tiga kebijakan utama, yaitu moratorium dapur baru, penyesuaian fokus penerima manfaat, dan efisiensi anggaran. Menanggapi keluhan para mitra MBG, Komisi IX telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai asosiasi dan konsorsium.

Para mitra menyampaikan aspirasi agar BGN bersikap adil dan memberikan perlakuan yang setara. Mereka telah mendapatkan persetujuan resmi untuk bekerja sama dengan BGN dalam membangun dapur dan telah memperoleh identifikasi resmi. Kerjasama ini bersifat kelembagaan, bukan dengan perorangan.

Investasi besar telah dikeluarkan oleh para mitra untuk pembangunan dapur MBG, bahkan sebagian terpaksa meminjam dana dari bank atau menjual aset pribadi. Mereka juga telah mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan bangunan yang telah selesai. Oleh karena itu, investasi ini harus dihargai dan menjadi perhatian BGN.

Politisi Golkar ini meminta BGN menetapkan batas waktu yang jelas untuk periode moratorium. Selain itu, evaluasi terhadap dapur yang masih memungkinkan untuk melanjutkan kerja sama juga perlu dilakukan. “BGN harus punya limit waktu untuk melakukan moratorium sekaligus evaluasi serta membuat klasifikasi terhadap dapur yang bagaimana yang masih bisa dilanjutkan kerjasamanya,” ujar Yahya.

Ia menambahkan bahwa dapur yang sudah memiliki Surat Penugasan Pelaksanaan Integrasi (SPPI) dan virtual account harus diprioritaskan untuk dilanjutkan. Dapur yang sudah selesai dibangun juga perlu mendapat perhatian khusus. “BGN jangan terlalu lama melakukan moratorium karena hal ini menyangkut kepastian,” tegasnya.

Yahya juga menyoroti pentingnya pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menyebutkan bahwa sekitar 2.000 dapur telah selesai dibangun namun terhambat oleh kebijakan moratorium.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Trenggono, meminta waktu kepada para mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) terkait kebijakan moratorium MBG. Ia menyatakan bahwa BGN membutuhkan waktu untuk membenahi dan menata kembali program tersebut. Trenggono memahami keluhan para mitra, namun menegaskan bahwa penghentian sementara ini tidak bersifat permanen.

“Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi hanya penghentian sementara,” kata Trenggono usai rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7). Ia mengimbau para mitra SPPG untuk memberikan waktu bagi BGN yang sedang fokus menata ulang sekitar 27 ribu SPPG yang telah terbentuk di berbagai wilayah.